WASPADA! Manajemen Talenta ASN, LGI Sumsel Prediksi Lahirkan Kembali Budaya ABS
 |
| Ilustrasi (.ai) |
Kompetensi PNS Hanya Pemanis; Kinerja Atasan Langsung Jadi Penentu Mutlak Karir.
Palembang, MA — Kebijakan terbaru Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait Manajemen Talenta ASN melalui Keputusan Nomor 411 Tahun 2025 menuai kritik keras. LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan secara terbuka memperingatkan bahwa sistem ini berisiko melahirkan kembali budaya 'Asal Bapak Senang' (ABS) dalam birokrasi, alih-alih menegakkan Sistem Merit yang objektif.
Menurut LGI Sumsel, kunci promosi dan penempatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya kini sepenuhnya diletakkan pada Penilaian Kinerja yang diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja (PPK) atau atasan langsung, sementara bobot kompetensi dikesampingkan.
Kinerja Atasan, menjadi Gerbang Utama Top Talent dengan Bobot 60%.
Al Anshor, SH.,C.MSP, Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, mengungkapkan bahwa dalam pemetaan 9 Kotak Manajemen Talenta, Penilaian Kinerja Utama dari PPK memiliki bobot yang terlampau besar, yakni 60% dari total Sumbu Kinerja. Nilai ini menjadi ultimate filter.
"Apabila atasan memberikan nilai kinerja 'Di Atas Ekspektasi', seorang PNS langsung menempati baris teratas matriks. Ini adalah kunci emas yang kini dipegang seutuhnya oleh atasan. PNS dengan kinerja tinggi dari PPK-nya otomatis menjadi kandidat prioritas, terlepas dari hasil tes kompetensinya," tegas Al Anshor.
Sementara Kompetensi PNS, Sekadar Pemanis Angka, LGI Sumsel menyoroti disparitas bobot yang parah:
1. Nilai Kompetensi (hasil Assessment Center atau uji baku) hanya menyumbang 20% dari total Sumbu Potensial.
2. PNS yang memiliki kompetensi sangat tinggi namun dinilai 'Di Bawah Ekspektasi' oleh PPK akan langsung terlempar dari daftar suksesi dan peluang JPT Madya, sebuah kondisi yang dikhawatirkan LGI Sumsel akan membunuh inisiatif pengembangan diri.
LGI Sumsel menilai, sistem ini menciptakan insentif yang salah di mana PNS akan berfokus mencari cara agar PPK senang dan memberikan nilai maksimal, ketimbang fokus pada inovasi dan peningkatan keahlian.
Menyikapi temuan ini, LGI Sumsel menghimbau keras kepada BKN agar segera meninjau ulang bobot penilaian.
"Kami khawatir Manajemen Talenta ini, alih-alih memberantas praktik subjektif, justru menjadi alat baru untuk melegitimasi praktik ABS dan nepotisme dengan dalih sudah sesuai data BKN," ujar Al Anshor.
LGI Sumsel mendesak bobot Penilaian Kompetensi segera dinaikkan agar seimbang dengan Kinerja, demi memastikan Sistem Merit memilih ASN yang paling mampu, bukan yang paling dekat dengan pemegang kunci penilaian. (Red)
