"Ketuk Palu" APBD Palembang 2026: Di Balik Kesepakatan Strategis dan Kursi Kosong Wakil Walikota
PALEMBANG, MA – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang hari ini, Selasa (16/12/2025), menjadi saksi bisu penentuan nasib pembangunan "Kota Pempek" untuk satu tahun ke depan. Agenda tunggal yang amat krusial, yakni Persetujuan Bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, resmi digelar dan mencapai kesepakatan final.
Rapat yang dipimpin langsung oleh jajaran Pimpinan DPRD Kota Palembang ini berlangsung dengan tensi yang stabil namun sarat makna. Laporan Badan Anggaran (Banggar) menjadi pembuka yang menegaskan arah kebijakan fiskal daerah, mulai dari prioritas infrastruktur hingga program kesejahteraan sosial yang akan didanai pada tahun 2026 mendatang.
Namun, di balik khidmatnya prosesi penandatanganan nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, ada satu pemandangan yang kembali menarik perhatian publik. Walikota Palembang, Ratu Dewa, tampak berdiri sendiri di barisan kursi pimpinan eksekutif tanpa didampingi oleh Wakil Walikota, Prima Salam.
Fenomena ini seolah memperpanjang catatan absennya sang Wakil Walikota dalam rentetan agenda paripurna strategis sepanjang paruh kedua tahun 2025. Sejak penandatanganan KUA-PPAS bulan November lalu hingga rapat penentuan hari ini, kursi di sebelah Walikota kerap kali terlihat kosong atau hanya diisi oleh Sekertaris dan jajaran asisten serta kepala OPD.
Meski tanpa kehadiran sang Wakil, prosesi "Ketuk Palu" tetap berjalan sah sesuai regulasi. Secara hukum, kehadiran Walikota sebagai Kepala Daerah sudah cukup untuk melegitimasi persetujuan anggaran tersebut.
"Agenda hari ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi untuk tahun 2026. Persetujuan bersama ini memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan memiliki payung hukum dan dukungan anggaran yang jelas," ujar Ketua LSM LGI Sumsel, Al Anshor., SH.,C.MSP yang merupakan Organisasi Masyarakat yang menyaksikan berlangsungnya Paripurna.
Selain APBD 2026, paripurna hari ini juga menuntaskan beberapa agenda besar lainnya, termasuk penyampaian Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2026 dan Rencana Kerja DPRD. Dengan disahkannya kesepakatan ini, Pemerintah Kota Palembang kini memiliki lampu hijau untuk tancap gas melaksanakan visi-misi pembangunan di tahun mendatang.
Kini, publik tinggal menunggu bagaimana anggaran yang telah disetujui bersama ini dieksekusi secara transparan, serta tetap bertanya-tanya: kapan pasangan pimpinan daerah ini kembali tampil kompak dalam satu meja di gedung wakil rakyat?... (RED)
