HEADLINE
Dark Mode
Large text article

DUKUNG DPP LGI PUSAT! LGI Sumsel Desak Moratorium 35 Tahun: Lahan Bekas Karhutla Jangan Asal Dikelola!

 


PALEMBANG, MA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan. Ada persoalan lebih besar yang harus dijawab pemerintah: mengapa lahan yang sudah terbakar masih bisa kembali terbakar?

Berangkat dari persoalan tersebut, DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan mendukung sikap DPP LGI Pusat dan mendorong pemerintah menetapkan moratorium pengelolaan yang berpotensi merusak serta alih fungsi lahan bekas karhutla hingga 35 tahun.

Usulan ini berangkat dari persoalan kebakaran berulang. Ketika lahan yang sama terus mengalami kebakaran, kerusakan lingkungan berpotensi semakin parah, sementara proses pemulihan ekosistem menghadapi hambatan.

Bagi LGI Sumsel, pemerintah tidak boleh hanya sibuk memadamkan api ketika karhutla terjadi, kemudian membiarkan persoalan lahan setelah kebakaran berlalu.

Jangan sampai api sudah padam, tetapi lahan bekas kebakaran kembali dibuka tanpa mempertimbangkan riwayat kebakaran dan kondisi lingkungannya. Pemerintah harus memutus siklus kebakaran berulang, bukan sekadar menangani akibatnya setiap tahun.

Negara Lain Sudah Membatasi Pemanfaatan Lahan Bekas Kebakaran

Usulan LGI Sumsel memiliki pembanding dari sejumlah negara yang menerapkan pembatasan terhadap perubahan fungsi lahan setelah kebakaran hutan. Aturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hutan tidak harus berhenti ketika api berhasil dipadamkan.


Empat contoh regulasi dari sumber hukum resmi.


1. Spanyol — Minimal 30 tahun

Spanyol melalui Undang-Undang Kehutanan Nomor 43/2003, Pasal 50, melarang perubahan fungsi hutan bekas terbakar sekurang-kurangnya selama 30 tahun. Aktivitas yang menghambat regenerasi tutupan vegetasi juga dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pengecualian tertentu. 


2. Italia — Minimal 15 tahun

Italia melalui Undang-Undang Nomor 353 Tahun 2000, Pasal 10, menetapkan bahwa hutan dan padang penggembalaan yang terbakar tidak boleh dialihkan dari peruntukan sebelumnya sekurang-kurangnya selama 15 tahun. Aturan ini juga memuat pembatasan kegiatan pembangunan dan aktivitas tertentu dalam jangka waktu berbeda. 


3. Bulgaria — 20 tahun

Undang-Undang Kehutanan Bulgaria, Pasal 39 ayat (2), melarang perubahan peruntukan lahan dalam kawasan hutan selama 20 tahun setelah terbakar, dengan pengecualian tertentu, termasuk untuk kepentingan pertahanan dan proyek yang memenuhi persyaratan hukum. 

4. Portugal — 10 tahun

Portugal melalui Decreto-Lei Nomor 327/90 sebagaimana diubah, termasuk oleh Decreto-Lei Nomor 55/2007, membatasi sejumlah kegiatan pada lahan berhutan yang terbakar selama 10 tahun. Pembatasan mencakup kegiatan tertentu seperti pembangunan, aktivitas baru yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan negatif, dan perubahan penggunaan lahan tertentu, dengan pengecualian sesuai aturan. 


Keempat contoh tersebut memiliki cakupan dan pengecualian hukum yang berbeda. Namun, semuanya dapat menjadi bahan pembelajaran bahwa lahan bekas kebakaran membutuhkan perlindungan yang tidak berhenti pada penanganan darurat.


Mengapa LGI Sumsel Mengusulkan hingga 35 Tahun?

LGI Sumsel mengusulkan masa moratorium hingga 35 tahun dengan bertolak dari persoalan kebakaran berulang dan kebutuhan perlindungan jangka panjang.

Jika sejumlah negara menerapkan pembatasan selama 10, 15, 20, hingga 30 tahun, LGI Sumsel mendorong pemerintah Indonesia mengkaji kebijakan yang lebih panjang, yakni hingga 35 tahun, terutama untuk kawasan yang terbukti rentan mengalami kebakaran berulang.

Angka 35 tahun tersebut merupakan usulan kebijakan LGI Sumsel, bukan ketentuan hukum yang saat ini otomatis berlaku di Indonesia. Penerapannya harus didukung kajian ilmiah, pemetaan riwayat kebakaran, karakteristik lahan, serta dasar hukum yang jelas.

Moratorium yang diusulkan bukan berarti pemadaman, pencegahan kebakaran, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem ikut dihentikan. Justru kegiatan tersebut harus diperkuat. Yang perlu dibatasi adalah pengelolaan yang berpotensi memperparah kerusakan dan alih fungsi yang bertentangan dengan tujuan perlindungan lingkungan.


LGI Sumsel Desak Pemerintah Bertindak

LGI Sumsel mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk:

1. Mengkaji dan menetapkan moratorium hingga 35 tahun bagi pengelolaan yang berpotensi merusak dan alih fungsi lahan bekas karhutla, dengan prioritas pada kawasan rentan.

2. Membuka data kebakaran berulang agar masyarakat mengetahui lokasi, frekuensi kebakaran, dan upaya pemulihan yang dilakukan.

3. Mengevaluasi perizinan dan aktivitas perusahaan di wilayah yang berulang kali terbakar berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.

4. Memastikan pemulihan lahan bekas terbakar, khususnya pada ekosistem gambut dan kawasan yang memiliki fungsi lindung.

5. Menindak pihak yang terbukti melanggar hukum, baik perorangan maupun perusahaan, berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.


LGI Sumsel menilai, kebijakan perlindungan lahan bekas karhutla tidak boleh hanya menjadi pernyataan di atas kertas. Harus ada peta kawasan, mekanisme pengawasan, evaluasi perizinan, serta sanksi yang dapat diterapkan.


Jangan Tunggu Hutan Rusak Berulang Kali

Dampak karhutla tidak berhenti di kawasan hutan. Masyarakat ikut menanggung akibatnya melalui kabut asap, gangguan aktivitas sehari-hari, kerusakan habitat satwa, dan penurunan kualitas lingkungan.

Karena itu, penanganan karhutla harus mengubah pendekatan: bukan hanya memadamkan api, tetapi juga melindungi lahan setelah terbakar dan mencegah kebakaran berikutnya.

Jika suatu kawasan terus terbakar berulang kali, pemerintah tidak boleh hanya bertanya kapan api bisa dipadamkan. Pemerintah juga harus menjawab bagaimana memastikan lahan itu tidak kembali terbakar.

LGI Sumsel mendorong agar usulan moratorium hingga 35 tahun dibahas secara serius sebagai langkah jangka panjang untuk memutus siklus kebakaran berulang dan memperkuat perlindungan lingkungan di Indonesia.


DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan

Advokasi, Pengawasan, dan Perlindungan Lingkungan.