 |
| S.Ali Bakri, Penggiat Anti Korupsi (Masyarakat) Didampingi Junaidi Sinaga Ketua Tim P-PKN. |
Aceh Tenggara, MA - Terkait pelimpahan kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara, tahun 2010 sampai dengan 2014, diduga yang melibatkan Kabid Akutansi, Kabid Anggaran dan Kepala Dinas Keuangan, nilainya mencapai Ratusan Miliyar, yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, tgl 16 Desember 2016 dan tgl 13 November 2017, untuk ditindak lanjuti dan menginformasikan perkembangan serta pengamanannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berhubung tidak ada tindak lanjut dari pihak inspektorat lebih kurang selama satu tahun, S.Ali Bakri Penggiat Anti Korupsi (Masyarakat) melaporkan kepala inspektorat Aceh Tenggara ke kejaksaan kutacane tepatnya pada tgl 6 Februari 2019.
Hingga berita ini diturunkan, laporan tersebut sudah sampai ketangan Saipul, Kasi Intel Kejaksaan selama dua bulan, akan tetapi belum membuahkan hasil tindak lanjut pemeriksaan dari penyelidikan ke penyelidikan, bahkan hal tersebut sudah dipertanyakan perkembangan laporan tersebut, baik secara langsung maupun melalui hend phon seluler, jelas S.Alibakri, pada Media Advokasi Senin (1/4) di kantor sekretariat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara PKN di Desa Pulonas Baru Kec Lawe Bulan, namun Kasi Intel mengatakan menunggu koordinasi dari Kepala Kejaksaan selaku pimpinan.
Oleh karena itu S.Ali Bakri meminta kepada kepala Kejaksaan Kutacane Aceh Tenggara untuk segera menindak lanjuti laporan tersebut, sesuai dengan ketentuan per Undang Undangan Republik Indonesia No 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perubahan Undang Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2000. (IZ)
