Dewan Singkil Bimtek Ke Jona Merah COVID-19 Pekan Baru Jadi Sorotan
August 28, 2021
Aceh Singkil-mediaadvokasi.com
Sejak 25 hingga 29 Agustus 2021 Puluhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) bersama Sekretaris Dewan (Setwan) dan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dewan Aceh Singkil mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Keuangan Daerah.
Pelaksanaan bimtek itu, dilakukan di Pekan Baru Hotel Grand Zury, merupakan salah satu wilayah yang masuk zona merah Covid-19 di Provinsi Riau dan masuk PPKM Level 4.
Berkaitan adanya lawatan itu pun menuai kritikan, bahkan menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat.Sehingga berbagai komentar pedas pun muncul di media sosial.
Sebab, selain mengabaikan PPKM para anggota dewan ini juga mengabaikan intruksi presiden dan Kapolri, terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang memaksakan harus berangkat Bimtek ke zona merah, tulis salah satu pengguna Medsos.
Tak hanya itu, selain harus di isolasi, para anggota DPRK ini juga wajib didenda. Sebab masyarakat yang tidak pakai masker di denda, apa DPR sebagai wakil rakyat tidak? tulis warganet lainnya.
Tidak putus sampai disitu saja, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil Kaya Alim pun juga ikut menyoroti keberangkatan Bimtek para Anggota DPRK beserta pegawai Sekretariat Dewan, ditengah-tengah maraknya wabah Covid-19 tersebut.
Dikatakannya, Sikap para Anggota DPRK Aceh Singkil itu menunjukkan ketidak pedulian terhadap himbauan Pemerintah terhadap upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
"Terlebih saat ini Satgas Covid-19 telah berhasil menekan status dari merah menjadi orange,"kata Ketua YARA Perwakilan Aceh Singkil, Jumat (27/8/2021) kepada wartawan.
Menurutnya, Bimtek DPRK Aceh Singkil hanya menghambur-hamburkan anggaran. Lantaran, di masa pandemi COVID-19 tak elok jika para wakil rakyat menghabiskan anggaran hanya untuk kepentingan Bimtek, daripada memikirkan rakyatnya.
Dicontohkannya, Proyek Pembangunan Ruang Operasi di RSUD Aceh Singkil senilai Rp24,2 miliar sempat gagal dua kali tender. Seyogyanya, para wakil rakyat ini harus mempertanyakan pihak Pokja terkait proses tender yang sempat gagal dua kali, dan bahkan harus membentuk tim Pansus.
"Itu kan fasilitas masyarakat dan sangat dibutuhkan, untuk kelas ruang bedah yang sesuai standar dan lebih baik kelasnya sebagai pelayanan masyarakat. Seharusnya jangan sampai gagal pembangunannya," tegas Alim
Memang kita sadari, fungsi pengawasan melekat di anggota DPRK. Termasuk fungsi penganggaran.
Namun, apakah Bimtek harus dilakukan di luar provinsi. Kenapa kita tidak berpikir untuk melakukan penghematan anggaran
Terlebih, menurutnya, selama ini agenda legislator DPRK Aceh Singkil hanya terkesan seremonial belaka. Dan kami menilai hasil Bimtek para legislator yang sebelumnya belum dirasakan masyarakat.
"Seperti kunker dan Bimtek yang pernah dilaksanakan sebelumnya, masyarakat harus melihat dan merasakan apa output (hasil) dan outcome (dampak) yang dihasilkan. Harusnya ada prestasi atau terobosan baru yang dilakukan DPRK untuk kemajuan Aceh. Bukan malah mementingkan jalan-jalan," tandasnya
Alim juga menyayangkan sejumlah karut-marut yang akhir-akhir ini dipertontonkan dipandang jauh dari moralitas mereka selaku anggota dewan yang terhormat.
Ditambahkan, kegiatan ini bukan hanya pemborosan anggaran, tapi lebih kepada krisis moral, yang bakal memancing terjadinya krisis ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat. Inilah yang setiap saat dipertontonkan para anggota Dewan yang terhormat.
Persoalan Bimtek diluar daerah ini bukan cuman sekedar berbicara tentang aturan tentang zonasi COVID-19. Namun lebih kepada kesan moril, yang mana anggota dewan yang telah diberi amanat oleh rakyat seolah-olah hanya memanfaatkan amanah saja.
Apalagi masyarakat yang lagi diambang dilematis dengan kondisi saat ini. Kenapa tidak digunakan media dalam jaringan (Daring) dalam pelaksanaan Bimtek, tentang pengelolaan anggaran, yang mengacu kepada aturan baru tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 dan peran DPRD dalam pembahasan dan Persetujuan APBD perubahan 2021.
Sudah tentu, upaya Pemkab Aceh Singkil untuk mencegah penularan Covid-19 menjadi sia-sia, jika wakil rakyatnya tidak patuh malah pergi ke zona merah.
Kami dari Yara meminta kepada Bupati Aceh Singkil selaku Ketua Satgas Covid-19 maupun Dandim 0109/Singkil serta Kapolres Aceh Singkil wajib menyiapkan ruang isolasi kepada anggota DPRK beserta para Pegawai di Sekretariat Dewan Aceh Singkil yang berangkat Bimtek ke Pekanbaru.
"Kami juga akan menyurati Bupati Aceh Singkil agar mengisolasi mereka setiba di Aceh Singkil diruang khusus isolasi Gedung DPRK, dan mereka akan menjadi penghuni perdana ruangan tersebut," ucap Alim
Tidak ada alasan lagi dalam keadaan saat ini anggota DPRK pergi ke zona merah dengan alasan Bimtek. Jangan himbauan hanya berlaku kepada masyarakat kecil sedangkan pejabat nya seenaknya pergi keluar daerah apalagi ke zona merah.
"Jangan pergi bawa SPPD, pulang bawa penyakit yang bisa membahayakan masyarakat. Ini perlu perhatian serius Satgas Covid-19 Aceh Singkil," beber Alim
Sementara itu empat anggota Dewan yang dihubungi sejumlah wartawan, mengaku tidak ikut dalam Bimtek tersebut.
Diantaranya Ketua DPRK Hasanuddin Aritonang. Kemudian Yulihardin yang mengaku sedang dalam kondisi tidak sehat sehingga tidak ikut dalam kegiatan di zona merah tersebut.
Kemudian, Ramli Boga juga tidak berangkat lantaran sudah meminta izin cuti jauh hari sebelum acara Bimtek.
Sedangkan Taufik juga mengaku tidak ikut berangkat lantaran baru pulang dari medan dan kondisi juga sedang tidak sehat. Begitupun katanya dirinya memang tidak berangkat, lantaran Maret lalu sudah mengikuti Bimtek gelombang dari Partai, terangnya. (Ahmad)