LGI Sumsel Soroti Anggaran Karhutla OKI: Lambat dan Reaktif, Akses Vital Baru Digedor pada APBD Perubahan

PALEMBANG, MA — DPW Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan mengkritik tajam kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). LGI Sumsel menilai perencanaan dan penganggaran mitigasi bencana di Kabupaten OKI cenderung reaktif dan terkesan diabaikan pada APBD Murni.

Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP., menuturkan bahwa ketidaksiapan ini terlihat jelas dari dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2026. Dari total anggaran pengadaan sebesar Rp 2,68 Miliar, tidak ada alokasi fisik mitigasi pada APBD Murni awal tahun.

"Karhutla ini bencana tahunan yang polanya pasti berulang saat memasuki musim kemarau," tegas Al Anshor. "Namun, data RUP memperlihatkan APBD Murni 2026 sebesar Rp 1,28 Miliar hanya terserap untuk operasional rutin dan honorarium pegawai paruh waktu, sementara anggaran pembangunan akses mitigasi vital baru dititipkan pada APBD Perubahan (APBDP) senilai Rp 1,4 Miliar."

Dalam analisisnya, Al Anshor membeberkan empat temuan krusial dari pengadaan BPBD OKI tahun 2026:

1. Nihil Mitigasi Fisik di APBD Awal: 99 paket pengadaan APBD Murni dialokasikan murni untuk belanja barang/alat operasional kantor serta pegawai paruh waktu, tanpa menyentuh sarana pemadaman darat.
2. Jadwal Pengadaan yang Terlambat: Puncak titik panas (hotspot) pernah dirilis Kominfo OKI tercatat sangat tinggi pada akhir Agustus 2026 seperti di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal yang tembus 138 hotspot. Namun, RUP menunjukkan proses pemilihan penyedia untuk perencanaan baru akan dimulai pada Oktober hingga Desember 2026.
3. Hanya Sebatas Dokumen Perencanaan: Anggaran Rp 1,4 Miliar dari APBDP dialokasikan untuk 6 paket Jasa Konsultansi (desain rekayasa rekonstruksi jembatan) di wilayah rawan seperti Cengal dan Mesuji. Anggaran ini belum mencakup pengerjaan fisik jembatan.
4. Pembangunan Baru Berjalan Tahun Depan: Pembangunan fisik jembatan sebagai jalur akses armada pemadam dan evakuasi baru bisa dieksekusi pada TA 2027, sehingga tidak memberikan kontribusi nyata saat puncak kebakaran terjadi di tahun 2026.

LGI Sumsel mendesak Pemkab OKI dan DPRD OKI untuk merombak paradigma penganggaran bencana dari reaktif menjadi proaktif. Pihaknya meminta penganggaran infrastruktur mitigasi Karhutla dimasukkan secara transparan sejak APBD Murni dengan mengacu pada peta kawasan rawan bencana historis. (RED)