LGI SUMSEL TAGIH PERAN WAWAKO PALEMBANG: KABUT ASAP MENCEKIK, MANA LANGKAH NYATA?
PALEMBANG, MA — DPW Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan kembali mempertanyakan kontribusi Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, dalam merespons dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengancam kesehatan masyarakat akibat kabut asap.
Berdasarkan laporan per 9 Oktober 2026, hotspot Sumsel mencapai 3.311 titik dalam 24 jam, sementara ISPU PM2.5 Palembang berada pada angka 445 atau kategori Berbahaya.
LGI Sumsel menilai, kondisi tersebut menuntut respons nyata dari seluruh unsur pimpinan daerah, termasuk dalam koordinasi penanganan dampak asap, perlindungan kelompok rentan, dan penyampaian informasi risiko kepada masyarakat.
“Kami tidak menuduh Wakil Wali Kota tidak bekerja. Namun, kontribusi konkretnya belum terlihat jelas di ruang publik. Jika sudah bekerja, sampaikan apa yang dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kedudukan!” tegas LGI Sumsel.
LGI menegaskan, meskipun pemadaman karhutla merupakan tanggung jawab lintas instansi, Pemerintah Kota Palembang tetap memiliki peran penting dalam melindungi warganya dari dampak kabut asap.
LGI pun meminta Wakil Wali Kota menjawab secara terbuka: apa langkah konkret yang telah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa upaya selanjutnya untuk melindungi masyarakat Palembang?
“Kami tidak membutuhkan pencitraan, tetapi bukti kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap, publik berhak menagih peran dan tanggung jawab pemimpinnya.”
LGI SUMSEL: JANGAN HANYA MENJABAT, TUNJUKKAN MANFAAT! WARGA BUTUH PERLINDUNGAN, BUKAN SEKADAR PEJABAT
“Kami ingin mengingatkan Wakil Wali Kota Palembang, jabatan itu bukan sekadar kedudukan, bukan pula hanya simbol kekuasaan. Jabatan adalah amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan serius seperti kabut asap dan ancaman kesehatan.
Jangan sampai ketika persoalan muncul, masyarakat justru bertanya-tanya tentang peran pemimpinnya. Publik tidak membutuhkan penampilan semata, tetapi tindakan yang jelas, koordinasi yang berjalan, dan hasil yang bisa dirasakan.
LGI Sumsel menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial demi mendorong transparansi dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah. (RED)
