BOGOR, MA- Ketua BAIN HAM RI DKI JAKARTA .Dari Perkumpulan Selaku ADVOKAT (PERADMI) Belson Efrico Sinaga.SH. turut menyoroti carut marut nya pembangunan Jalan infrastruktur di Kab.Bogor yang saat ini masih berjalan, terutama pada proyek peningkatan jalan. Di mana banyak nya laporan yang masuk tentang pekerjaan jalan yang diduga tidak sesuai spek/RAB.
Belson sinaga.SH yang terkenal vokal ini meminta semua pengerjaan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor harus tepat spek dan tepat waktu sesuai perjanjian kerja. Tepat spek sifatnya harga mati, dan tidak boleh ditawar.
“ Pengerjaan jalan infrastruktur tidak tepat spek, dibawah spek, adalah ‘KORUPSI’. Setiap tindakan korupsi harus ditindak dan disikat. Saya ingatkan betul agar pihak DPUPR Kab. Bogor & Pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan jalan infrastruktur yang dibiayai APBD Kabupaten Bogor harus tepat spek sesuai perjanjian kontrak dokumen . Pidana korupsi jatuhnya bila tidak tepat spek,” jawab tegas Belson sinaga S.H selaku Advokat PERADMI saat di konfirmasi team media via WhatsApp, Kamis (26/8).
Belson Sinaga. S.H menilai, pembangunan jalan infrastruktur yang tidak tepat spek juga akan membahayakan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur. Untuk infrastruktur jalan dan jembatan bila dibangun tidak tepat spek bisa merenggut korban jiwa. Kalau jalannya berlubang atau jembatannya ambruk kan bahaya, masyarakat yang jadi korban.
Kepala dinas PUPR /PPK Bungkam Saat, BAIN HAM RI,Melayangkan surat klarifikasi tertulis Terkait Peningkatan Jalan cikaret-Cibinong kec. Cibinong Nilai kontrak Rp. 2.463.496.000.00.- Penyedia : CV. Rajanska Banguntama. Consultant pengawas: PT. Demensi Ronakon.
“Nggak ada ampun dan zero tolerance terkait tepat spek ini buat pihak yang membangun infrastruktur berdana APBD Kabupaten Bogor,” terang nya.
Juga buat aparat Pemda Kabupaten Bogor, sambung kata Ketua BAIN HAM RI Jakarta ini, yang memiliki Tupoksi terkait pembangunan dan pengawasan, control sosial pembangunan infrastruktur, tidak tepat spek itu korupsi, tidak tepat spek itu membahayakan masyarakat.
“Saya minta aparat dan pejabat Pemda Kabupaten Bogor yang bertanggungjawab soal pembangunan Jalan infrastruktur untuk semakin ketat mengawasi pembangunan jalan infrastruktur. Tepat spek sesuai perjanjian harus dipegang kuat sebagai acuan kerja. Ingatkan pihak swasta bila ada yang kurang spek, kalau diingatkan masih melenceng dari spek lanjutkan dengan laporkan ke pihak berwenang,” pungkas nya.
BAIN HAM RI dki jakarta juga akan ikut aktif secara ketat mengawasi pembangunan jalan infrastruktur yang dibiayai APBD. Kami akan mengundang teman-teman Pemda untuk berdiskusi terkait progres dan ketepatan spek dari proyek-proyek jalan infrastruktur yang sedang dikerjakan. Belson sinaga.S.H . juga akan proaktif melakukan kunjungan kelapangan dan Sidak ke proyek-proyek jalan infrastruktur yang dibiayai APBD Kab.bogor yang sedang dikerjakan. Ini dalam rangka menjalankan amanah rakyat untuk mengawasi pembangunan sekaligus juga upaya aktif mencegah korupsi dan juga mencegah hal hal yang dirugikan ke masyarakat menjadi korban akibat jalan infrastruktur yang tidak tepat spek.
Belson sinaga.SH juga mengajak semua pihak atau masyarakat biasa di Kabupaten Bogor untuk mengawasi proses pembangunan jalan infrastruktur berdana APBD Kabupaten Bogor. BAIN HAM RI jakarta juga mengatakan bahwa ini tanggung jawab bersama dalam pengawasan dan mengawasi.
“Tegur dan tanyakan ke pihak yang sedang mengerjakan proyek bila dilihat ada yang tidak benar dan tidak tepat spek. Atau gunakan HP yang dimiliki untuk memoto kegiatan tersebut kecurangan tersebut dan laporkan kepada kami agar segera kami tegur(menindaklanjuti) mereka. Insya Allah pembangunan infrastruktur berdana APBD Kabupaten Bogor bebas korupsi dan bermanfaat bagi warga Kabupaten Bogor,” pungkas nya.
Sebelum nya, dari hasil investigasi team BAIN HAM RI dki jakarta di proyek peningkatan jalan cikaret -Cibinong Kec. Cibinong, di dapati beberapa segmen pengecoran beton tidak menggunakan K3S. Para pekerja Dan tidak menggunakan alat Jack hammer Proyek yang menelan biaya 2.463.496.000.00.-milyar ini bersumber dari dana APBD Kab.Bogor TA 2022 dengan pihak penyedia jasa CV. RAJANSKA BAGUNTAMA.
Ironis nya, oknum konsultan pengawas TIDAK ada di lokasi terkesan tutup mata tanpa memberikan teguran. Sementara tidak terlihat pihak penyedia jasa dan DPUPR terkait di lokasi saat team melakukan INVESTIGASI.
