LGI SUMSEL Desak Optimalisasi Pasar Ikan Modern, Dorong Jadikan Pusat Kesehatan Terpadu
PALEMBANG, MA — DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan mendesak Pemerintah Kota Palembang agar segera merealisasikan optimalisasi Pasar Ikan Modern yang hingga kini dinilai belum menunjukkan hasil nyata bagi kepentingan masyarakat.
Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta paparan kabut asap, LGI Sumsel mengusulkan agar gedung tersebut dikaji untuk dimanfaatkan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu dan Gratis bagi masyarakat Palembang, khususnya warga yang mengalami dampak kesehatan akibat pencemaran udara.
Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., menilai persoalan Pasar Ikan Modern tidak boleh terus berhenti pada pembahasan rencana dan wacana optimalisasi tanpa kejelasan realisasi.
“Sudah saatnya Pemerintah Kota Palembang menunjukkan kinerja nyata dalam mengoptimalkan aset publik. Jangan sampai fasilitas yang dibangun menggunakan uang negara tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Apalagi sekarang kita menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan warga,” tegas Al Anshor.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan ini secara lebih luas. Optimalisasi aset daerah bukan sekadar menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sebuah gedung, tetapi juga memastikan aset tersebut dapat menjawab kebutuhan publik yang paling mendesak.
Atas dasar itu, LGI Sumsel mendorong Pemkot Palembang untuk mengkaji kemungkinan pemanfaatan Pasar Ikan Modern sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, skrining gangguan pernapasan, konsultasi medis, edukasi pencegahan dampak paparan asap, serta rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Ketika masyarakat menghadapi ancaman kabut asap, pemerintah harus hadir dengan solusi konkret. Kami mendorong agar Pasar Ikan Modern ini dikaji menjadi pusat pelayanan kesehatan terpadu dan gratis. Masyarakat yang terdampak asap harus mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan yang mudah, tanpa terbebani biaya,” ujarnya.
Al Anshor menekankan bahwa kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan keluhan pernapasan, perlu menjadi prioritas dalam pelayanan tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa gagasan ini harus ditindaklanjuti melalui kajian teknis dan koordinasi lintas instansi. Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, serta perangkat daerah terkait perlu dilibatkan untuk memastikan kelayakan bangunan, keamanan lingkungan, sanitasi, ventilasi, filtrasi udara, ketersediaan tenaga medis, dan sistem rujukan sebelum gedung digunakan untuk pelayanan kesehatan.
Selain mendorong pemanfaatan untuk pelayanan kesehatan, LGI Sumsel meminta Pemkot Palembang membuka informasi mengenai status terkini Pasar Ikan Modern, evaluasi pengelolaan, kondisi fisik bangunan, kebutuhan anggaran, serta target waktu optimalisasi.
Menurut Al Anshor, pergantian pejabat semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat penyelesaian persoalan aset, bukan sekadar perubahan struktur birokrasi tanpa hasil yang dapat diukur.
“Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa kendala yang membuat optimalisasi aset ini belum menunjukkan hasil nyata, apa langkah yang sudah dilakukan, dan kapan masyarakat bisa melihat hasilnya. Transparansi penting agar pengelolaan aset publik dapat diawasi bersama,” katanya.
Ia menegaskan, usulan menjadikan Pasar Ikan Modern sebagai pusat kesehatan gratis merupakan salah satu alternatif pemanfaatan aset yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat terhadap ancaman kesehatan masyarakat.
LGI Sumsel berharap Pemkot Palembang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan gedung secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai manfaat sosial, efektivitas anggaran, dan kebutuhan riil masyarakat.
“Aset publik harus memberikan manfaat bagi publik. Optimalisasi tidak boleh hanya menjadi janji di atas kertas. Kami ingin ada langkah nyata, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat. Jika aset ini memungkinkan dimanfaatkan untuk membantu warga menghadapi dampak kabut asap, mengapa tidak segera dikaji dan ditindaklanjuti?” tutup Al Anshor.
Rilis DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan
