Terancam Tuntutan Hukum, Pemkab Muratara Tahan Hutang Rp.163 Miliar

 

Ilustrasi

Muratara, MA – Tahan kewajiban utang jangka pendek Rp. 163 Miliar namun simpan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp.116,9 Miliar, Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara (Pemkab Muratara) berpotensi mengalami tuntutan hukum atas kewajiban kontraktual yang belum dibayar.

 

Pada Neraca Tahun anggaran 2021, Pemkab Muratara menyajikan saldo Kewajiban (Utang) Jangka sebesar Rp163.766.666.970,09, sedangkan terdapat Silpa pada Tahun 2021 sebesar Rp116.948.615.810,07. 

 

Saldo utang jangka pendek tersebut adalah saldo Utang belanja sebesar  Rp27.977.953.690,78  dan  utang  jangka  pendek  lainnya sebesar Rp135.778.180.339,31, dimana utang belanja  merupakan  utang yang berasal dari belanja  barang  jasa, sedangkan  utang  jangka  pendek  lainnya  merupakan  utang yang berasal dari belanja modal.

 

Diketahui dari laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan, Nomor : 11.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022, permasalahan  tersebut  dapat mengakibatkan  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas Utara berpotensi mengalami tuntutan hukum atas kewajiban kontraktual yang belum dibayar, dimana pemerintah kabupaten musi rawas utara belum memprioritaskan pelunasan kewajiban jangka pendek dalam APBD.

 

Hal ini karena proses terjadinya Utang telah melalui mekanisme APBD,  pengesahan  oleh  DPRD, pelaksanaan  Belanja  melalui  perikatan  kontrak dengan pihak ketiga, dan hasil pekerjaan telah diterima oleh pemerintah daerah.

 

Maka seharusnya  tidak ada alasan bagi Pemerintah  Kabupaten  Musi Rawas Utara untuk menunda pelunasan Utang. Selain itu, nilai Silpa Tahun 2021 sebesar Rp116.948.615.810,07  cukup memadai untuk melunasi 71,41% saldo Utang Tahun 2021. (*)