Pidie Jaya-mediaadvokasi.id:
Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) Kabupaten Pidie Jaya, di Kecamatan Jangka Buya, dibuka oleh Kepala Bappeda, berakhir amburadul. Musrembang digelar di aula kantor camat Jangka Buya, Selasa, 14/02/2023.
Musrenbang tahap terakhir untuk anggaran tahun 2023, dihadiri Sekdakab, Kepala Bappeda, Para SKPK, camat setempat, para imum mukim, para keuchik, para ketua tuha peuet dan sejumlah pejabat kabupaten serta tokoh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, terlihat Camat Jangka Buya, Nasruddin, dalam sambutannya hanya menyampaikan keluhan infrastruktur kantor Camat dan Pagar Koramil saja, namun tidak menyampaikan hal yang central yang selama ini jadi keluhan warga.
Hal ini menjadi tanda tanya salah satu warga Jangka Buya, yang identitasnya tidak mau disebutkan,
"Kok pak camat diam saja gitu. Tidak ngomong apa-apa tentang keluhan warganya. Apa memang nggak tahu harus ngomong apa. Aneh, camat saya," ucapnya.
Seharusnya sebagai camat, dia yang memulai menyampaikan apa yang mesti dibangun atau apa yang jadi keluhan warga di kecamatannya. Hal ini terkesan Jangka Buya sedang baik-baik saja. Padahal puluhan persoalan yang tengah dialami warga kecamatan dengan jumlah 18 gampong, dari tahun ke tahun tidak terealisasi pemerintah. Camat hanya diam saja, atau memang tidak tahu apa yang mesti diutarakan.
Musrenbang yang membahas tentang infrastuktur tahun 2023 khususnya di Kecamatan Jangka Buya, dan umumnya Pidie Jaya, menuai banyak protes dari tokoh-tokoh warga Jangka Buya. Salah satunya Imum Mukim Jangka Buya Baroh, Nurdin Ahmad, merasa jenuh dan bosan dengan musrembang-musrembang yang cuma buang waktu warga dan habiskan anggaran saja.
Menurutnya, sejak tahun 2016 ia mengikuti musrenbang, cuma formalitas saja. Sebab tidak pernah direalisasi apa yang disampaikan dan dikeluhkan warga. Bangunan yang dibuat suka-suka pemerintah kabupaten saja.
Lebih lanjut dikatakan Nurdin, untuk anggaran bangunan apa saja pemerintah lebih memprioritaskan ke Kecamatan Bandar Baru (kecamatan tempat tinggal bupati) dan Kecamatan Bandar Dua (tempat kediaman wakil bupati).
"Musrembang hanya formalitas para elit kabupaten saja. Tidak pernah ada seperti yang diharapkan masyarakat dalam musrenbang," kata Mukim.
"Yang anehnya lagi, Dinas Pendidikan seperti tutup mata kepada Jangka Buya," ujar Mukim.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRK Pidie Jaya, Syahrul, putra Jangka Buya, kecewa dengan ulah pemkab yang tidak pernah berlaku adil. Hal ini sudah sepanjang tahun, Jangka Buya selalu dizalimi.
"Untuk tahun 2023 ini, satu meterpun tidak ada bangunan jalan di Jangka Buya. Tetapi sampai 30 milyar anggaran digelontorkan ke kecamatan tempat wakil bupati tinggal yaitu Kecamatan Bandar Dua.
"Berbicara adil, di mulut terus berkata Adil, di musrembang bicara adil, tapi dalam pelaksanaannya di lapangan jauh api dari panggang," cetus Syahrul.
Musrembang ditutup oleh sekdakab Pidie Jaya dengan tanpa kesimpulan, sebagaimana biasanya, Bappeda akan membacakan serangkaian kesimpulan di akhir musrenbang.
Ini malah musrenbang ditutup secara mendadak. Terkesan amburadul.
Menanggapi hal tersebut, Bappeda Pidie Jaya, Saiful M.Pd yang coba dijumpai media ini untuk klarifikasi, dengan alasan sedang ada rapat dengan sekda di ruang sekda.( Ismed )
