 |
| Media Workshop “Bersinergi untuk Akses Keterbukaan Informasi Publik yang Bertanggung Jawab” |
PALEMBANG, MA – Sebagai upaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan pihak media, ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Media Workshop dengan tema “Bersinergi untuk Akses Keterbukaan Informasi Publik yang Bertanggung Jawab” pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Dalam kesempatan tersebut Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel Acep Mulyadi mengatakan, “Kami atas nama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan redaksi/wartawan/reporter media cetak dan media elektronik, pemimpin/ketua organisasi kemasyarakatan dan/atau ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak lebih kurang 30 peserta yang telah hadir di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan”.
Media Workshop “Bersinergi untuk Akses Keterbukaan Informasi Publik yang Bertanggung Jawab”
Acep melanjutkan, melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian Humas dan TU ini diharapkan para peserta dapat mengenal lebih dekat mengenai BPK, output BPK, opini BPK, serta mekanisme permintaan informasi dan penyampaian pengaduan ke BPK Sumsel.
Selain narasumber dari BPK Sumsel, dalam kegiatan ini BPK juga mengundang narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhamad Fathony, SE, SH., C.Me yang menyampaikan materi mengenai prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.
Selain untuk menjalin silaturahmi dengan awak media, organisasi kemasyarakatan dan LSM yang ada di lingkungan Kota Palembang, kegiatan ini juga bertujuan agar para peserta dapat lebih memahami mengenai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik serta mengetahui bagaimana cara menyampaikan pengaduan, gagasan dan permintaan informasi yang benar kepada BPK.
Melalui kegiatan ini BPK Sumsel juga berharap agar media massa, ormas, dan LSM lebih akurat dalam penulisan, mengurangi/menghindari terjadinya kesalahan baik dalam penulisan berita maupun interpretasi, agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih mudah dipahami, sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPK. (Ril/Humas)
