MUBA, MA- Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap petani, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Kab.Muba) melalui Fraksi PDI Perjuangan telah mengajukan usulan dan aktif mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Petani.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian serta meningkatkan derajat dan taraf hidup para petani di Kabupalten Muba baik secara fisik, mental, spiritual, maupun intelektual untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
Selain itu menjamin dan memenuhi hak konstitusional petani di Kabupaten Muba khususnya di bidang pertanian karena merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan UUD 1945.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi II DPRD Muba Muhammad Yamin mengatakan, pentingnya menciptakan lingkungan hukum yang mendukung serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi ini.
"Kita harus perjuangkan kepastian hukum untuk melindungi petani kita agar mereka selalu mendapatkan tempat yang semestinya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, petani adalah sebagai tulang punggung dalam ketersediaan sumber pangan. Coba kita bayangkan jika tidak ada mereka, kita semua mau makan apa," ujar Yamin, Rabu (22/11/23).
Dijelaskan Yamin Sejak tahun 2022 lalu DPRD Muba melalui fraksi PDI Perjuangan telah mengusulkan perda perlindungan petani.
"Alhamdulillah hari ini kita sudah pada tahapan pembahasan pansus dan saya sendiri ditunjuk oleh teman teman sebagai ketua pansus nya," ungkap Yamin.
Yamin berharap, perda yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak petani, meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah pertanian khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin.
"InsyaAllah perda ini nanti akan melindungi petani kita dalam segala aspek baik pembukaan lahan, pengembangan area dan kemudahan mendapatkan fasilitas mulai hulu maupun hilirisasi serta kepastian harga pemasaran produk. Sehingga bisa bersaing bukan saja ditingkat nasional bahkan mengawal produknya untuk menjadi bahan export," tutup Yamin. (Red)
