HEADLINE
Dark Mode
Large text article

Kadis Koperasi UMKM Palembang Mangkir di Reses DPRD, Ruspanda : Kami Kecewa dan Merasa Tidak Dihargai


PALEMBANG, MA  – Agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang berlangsung pada Kamis (23/4/2026) diwarnai riak kekecewaan.

Pemicunya adalah ketidakhadiran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang di tengah tingginya antusiasme masyarakat dan pelaku usaha yang hadir.

Reses yang dipusatkan di Kantor Camat Sako pada pukul 09.30 WIB tersebut sejatinya memiliki agenda krusial, yakni tatap muka langsung dengan perwakilan ritel besar seperti Indogrosir, Indomaret, Superindo, dan Bulog, serta para pengurus Koperasi Merah Putih Se-Dapil IV.

Ketua Reses Dapil IV DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, S.T., secara terbuka melontarkan kritik keras atas absennya perwakilan dari eksekutif tersebut.

Ia menilai, mangkirnya pucuk pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap aspirasi rakyat di akar rumput.

"Hari ini kami merasa sangat kecewa dan merasa institusi ini tidak dihargai. Padahal, agenda hari ini dihadiri oleh banyak sekali anggota Koperasi Merah Putih (KKMP) yang sangat antusias ingin menyampaikan aspirasinya langsung," tegas Ruspanda di sela-sela kegiatan reses.

Menurut Ruspanda, ketidakhadiran instansi terkait sangat disayangkan mengingat mereka adalah ujung tombak pembinaan UMKM dan koperasi di Kota Palembang. Berdasarkan jadwal resmi yang telah diedarkan sebelumnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang jelas tercantum sebagai mitra kerja urutan ke-8 yang dijadwalkan hadir.

"Bagaimana kita mau memajukan UMKM dan mengurai masalah koperasi di Palembang, kalau di forum resmi untuk mendengar keluhan masyarakat saja mereka enggan turun? Masyarakat butuh solusi konkret, bukan sekadar program tanpa kehadiran di lapangan," tambahnya.

Insiden ini menjadi sorotan tajam terkait lemahnya sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Sikap abai dari kepala dinas terkait dinilai mencoreng semangat pelayanan publik.

Melalui forum reses tersebut, jajaran anggota DPRD Dapil IV berharap agar Pemerintah Kota Palembang, khususnya Walikota, dapat segera mengevaluasi kedisiplinan serta komitmen para pejabat daerahnya agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas. (Red)