Bogor, MA- Sejumlah pekerjaan proyek struktur peningkatan jalan yang ada di Kabupaten Bogor sangat amburadul dan diduga kuat tidak sesuai dengan bestek. Sehingga, dalam hal ini Negara dirugikan atas pekerjaan proyek tersebut serta ditambah masyarakat yang merasa kecewa atas pembangunan jalan itu.
Hal itu diungkapkan Ketua BAIN HAM RI DKI JAKARTA (BADAN ADVOKASI INVESTIGASI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA) saat dikonfirmasi melalui Ketua , BELSON SINAGA. SH,mengatakan bahwa, pihaknya meminta kepada Kadis DPUPR KAB. BOGOR agar memeriksa semua proyek pembangunan peningkatan struktur jalan yang terkesan asal jadi, dan berpotensi merugikan Negara.
“Laporan yang kami layangkan kepada Dinas Pekeejaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten kab. Bogor sesuai dengan hasil Investigasi kami dilapangan,” katanya, didampingi anggota BAIN HAM RI DKI JAKARTA kepada Wartawan Rabu (07/09/2022).
Dikatakannya, bahwa pihaknya menduga ada oknum Dinas PUPR Kab. Bogor bersekongkol dalam pekerjaan proyek pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Bogor Belson sinaga SH.. “Kita melihat dari cara pengecoran dan kualitas jalan tersebut, ada indikasi mengarah ke korupsi dan nepotisme. Bahkan, ada beberapa jalan yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi,”seperti peningkatan jalan cikaret-cibinong kec. Cibinong TA. 2022.& peningkatan jalan bojonggede-Kedung Waringin kec. Bojong gede TA. 2022 bebernya.
Padahal, lanjut Belson sinaga. SH, jalan tersebut baru selesai dibangun. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengawasan, sehingga rekanan yang melaksanakan proyek tersebut leluasa meraup keuntungan dengan tidak mempertimbangkan kualitas pembangunannya.
“Kualitas Beton yang buruk disertai dengan pekerjaan yang asal jadi membuat jalan tersebut hancur./Retak Retak,bergelombang yang muncul menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas,” tandasnya.
Ia berharap, oknum yang ada di Dinas PUPR Kab. Bogor agar segera di berikan sangsi tindakan agar persoalan pekerjaan yang bersumber dari APBD TA. 2022 Agar tidak lagi dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi semata karena dalam hal ini Negara banyak yang dirugikan atas pembangunan yang amburadul tersebut.
“Kami meminta kepada pihak Dinas PUPR Kab. Bogor sebagai penyelenggaraan semua kegiatan proyek pembangunan untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya dan transparan serta tidak diskriminasi, agar tidak terjadi yang berpotensi pada adanya dugaan-dugaan Tindak Pidana Korupsi yang akan merugikan keuangan negara,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait masalah ini, pihak dinas PUPR Kab. Bogor terkait surat klarifikasi kami belum bisa dimintai keterangan secara tertulis,
