Banyuasin,MA-Bimbingan tekhnis( Bimtek) Wawasan kebangsaan, kedisiplinan dan bela negara kepala desa Sekabupaten Banyuasin oleh DPMD Banyuasin yang di gelar pada tgl 8 hingga 13 Oktober 2022 lalu diikuti sebanyak 288 kepala Desa dari 21 Kecamatan menjadi sorotan publik
Bimtek yang diadakan di Bandung menelan anggaran 2,88 miliar hal ini di ketahui dari nominal uang yang di stor setiap desa 10 juta dengan jumlah 288, di nilai mubazir serta menghambur-hamburkan uang rakyat. Belum lagi biaya operasional bekal kepala desa selama pelatihan diperkirakan menghabiskan Dana 17 juta per kepala desa
Wajar saja kegiatan DPMD Kabupaten Banyuasin di laksanakan pada saat gaji tunjangan perangkat desa belum terbayarkan oleh Pemkab Banyuasin
Menanggapi itu, aktivis lembaga aliansi indonesia, Melalui Ketua DPD Sumsel Aliansi Indonesia. Samsudin Djoeman. Sabtu (22/10) angkat bicara. Menurutnya, ditengah pandemi covid-19 yang belum juga berakhir ini tak seharusnya pemerintah melakukan pemborosan, mengingat masih banyak hal yang lebih dibutuhkan rakyat.
Seharusnya Pemkab Banyuasin melalui DPMD cek dulu ke Desa-desa, seperti apa kondisi perangkat desa, dan seperti apa keuntungan serta manfaatnya bagi masyarakat. Sebab, hasil pantaun kami selama ini ada 40 kepala desa yang hampir habis masa jabatannya, Bimtek sendiri di wajibkan untuk kepala desa yang baru di lantik. Sedangkan kegiatan tersebut menggunakan dana Operasional ADD yang seharusnya dapat di pergunakan untuk kepentingan operasional penunjang pemerintah desa, di saat banyaknya keluhan perangkat desa yang belum menerima gaji
Sehingga kami menilai kegiatan Bimtek ini sangat tidak bermanfaat bagi masyarakat," ujar aktifis yang sering orasi didepan kejati sumsel ini
Lebih lanjut, Konsepsi Bela Negara ini secara substansial mengandung lima nilai yaitu: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara konstitusi.sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kenapa harus ke Bandung Kalau harus di Sumsel sendiri pelaksanaan Bela negara bisa di laksanakan.
"Terlihat sebelum keberangkatan terlihat sebagian besar kepala desa mengajak istri. Dengan demikian jelas, Bimtek tersebut diduga menghamburkan-hamburkan uang rakyat dan diduga tidak ada manfaatnya bagi rakyat," ucapnya. (Tri sutrisno).
