Jakarta,MA- "Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Pemberantasan Korupsi (BAIN HAM RI) Provinsi DKI JAKARTA Belson Efrico sinaga.SH menyerukan masyarakat untuk mendukung terciptanya Pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). demikian disampaikan Di kantor BAIN HAM RI Jakarta, Kelurahan Ceger ,Kecamatan Cipayung Jakarta timur "10/12/2022.
Menurutnya, tata kelola Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat yang bersih, akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yakni kesejahteraan dan pemerataan serta keadilan dalam masyarakat.
Belson sinaga.SH gempa masih tingginya tingkat anggaran anggaran pembangunan akibat ulah oknum penyelenggara anggaran pengguna, maka akibatnya hasil pembangunan tidak maksimal, kualitas pembangunan jadi kurang bagus.
Jika diperhatikan dari para pejabat yang mengelola anggaran, selalu menunjukkan kehidupan sosial yang "mencolok, seperti membeli mobil mewah, membangun rumah megah dan mengumpulkan aset lainnya, yang rasanya sangat mustahil bisa didapat hanya dari hasil gaji seorang PNS". Dari mana mereka bisa mendapatkan kehidupan sehari-hari serba berlebihan seperti itu kalau bukan dari korupsi”, keluhnya tanpa menunjuk siapa nama pejabat yang dimaksud.
Asumsi ini bersifat umum, artinya semua orang tau berapa besaran gaji dan tunjangan seorang pejabat pemerintah, pasti ada ukurannya.
Jika ia mampu membeli, memiliki harta benda yang bernilai tinggi dan berlipat ganda hanya dari penghasilanya, maka perlu diklarifikasi dari mana sumber pendapatan tersebut.
Apakah dari bisnis sampingan, warisan , atau dari hasil gratifikasi atas jabatannya tersebut sambil merinci.
Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Pemberantasan Korupsi (BAIN HAM RI) Jakarta ini menyamakan koruptor dengan teroris. Bahkan lebih kejam dari teroris. Teroris dapat mencelakai sebagian atau sekelompok orang, tetapi Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) merusak sendi sendi perekonomian negara,menyengsarakan rakyat dan masyarakat luas.
Untuk itu, perlu adanya tindakan tegas secara hukum formal maupun sosial.
Bentuk penanggulangan tindak Pidana korupsi selain pembinaan moral keagamaan, pengaturan sistem pengawasan terpadu dan transparan melibatkan aparat internal, eksternal termasuk kontrol dari masyarakat. Selain itu penindakan hukum atas perkara korupsi perlu lebih tegas lagi yakni hukuman seberat beratnya, kalau perlu hukuman mati dan di miskinkan bagi para koruptor.
Tanpa adanya keseriusan integral dalam mengatasi kejahatan KKN,maka akan terjadi kesenjangan sosial akibat rendahnya pencapaian program pembangunan, terhambatnya pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat luas. ” Berapa persen uang negara yang bocor sia sia akibat korupsi, hanya berapa persen yang tersalur nyata dalam pembangunan.ungkapnya.
Selamat hari Anti Korupsi se Dunia, Ciptakan pengelolaan pemerintahan yang bersih tanpa Kolusi korupsi dan Nepotisme demi percepatan pembangunan, pemerataan kesejahteraan dan keadilan”, tutupnya.
