 |
| Ilustrasi |
Palembang, MA – Seorang wanita muda berusia 31 tahun, sebut saja Mawar, warga kota Palembang menuntut Oknum Anggota DPRD kota Palembang MR.X secara jantan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang sudah menghamilinya hingga melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berumur lebih dari 3 tahun.
"Terus terang saya dan keluarga merasa kesal telah dibohongi oleh (MR.X), Dia telah menghamili saya dan sampai saya melahirkan, tidak ada itikad baik darinya untuk menikahi saya. Karena itu saya menuntut dan berharap (MR.X) dapat bertanggung jawab kepada saya dan kepada anak yang tidak berdosa ini," ungkap Mawar, Jumat (17/3/2023).
Mawar menceritakan awal mula dirinya berkenalan dengan oknum anggota Dewan Kota Palembang itu beberapa tahun lalu dan pernah ikut bergabung pada partai anggota tersebut, menurutnya, sejak perkenalan itu, dirinya bersama MR.X kerap melakukan pertemuan hingga terjadilah hubungan intim diluar nikah yang menyebabkan dirinya hamil.
"Sejak saya hamil, sampai melahirkan oknum DPRD Kota Palembang itu tidak ada sama sekali itikad baiknya. Padahal, saya sudah beberapa kali memintanya untuk bertanggung jawab dengan menikahinya, tapi dia tetap menghindar," jelasnya.
Lebih lanjut, Mawar mengatakan bahwa, anak yang telah lahir dari rahim kandungan itu adalah anak dari hubungan terlarang dirinya dengan Oknum DPRD kota tersebut, bahkan dirinya menyatakan siap untuk dilakukan tes DNA.
"Saya kasihan dengan anak yang tak berdosa ini. Karena itu saya menuntut agar MR.X dapat bertanggung jawab, supaya anak yang telah saya lahirkan ini punya status dan hak hak seperti anak anak yang lainnya," ungkap Mawar sedih.
Ditambahkan Mawar, sampai saat ini dirinya dan keluarga berharap kepada MR.X mau bertanggung jawab dengan menikahinya agar anaknya memiliki orang tua yang jelas.
"Selama ini kami lihat MR.X tidak memiliki itikat yang baik. Dia hanya memberikan janji - janji saja, tetapi tidak ada buktinya. Saya masih menunggu, tetapi kalau tidak ada juga Itikat baiknya, maka dengan terpaksa saya akan menempuh jalur hukum," katanya. (red)
