Ichsanuddin Noorsy Ungkap Kerentanan Ekonomi Politik RI ditengah Persaingan Global.
Jakarta, MA- Pengamat Politik Ekonomi Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi, kembali menyampaikan analisis tajamnya mengenai kondisi ekonomi politik nasional. Ia menjelaskan berbagai skema ekonomi global, termasuk pengaturan jalur perdagangan dan pelabuhan khusus, telah membentuk struktur kekuasaan baru yang menempatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam posisi rentan. Menurutnya, negara harus lebih berhati-hati membaca arah kebijakan global agar tidak terus menjadi objek dalam peraturan geopolitik dunia.
Ia menjelaskan bahwa pengaturan perdagangan internasional yang semakin dikendalikan oleh negara-negara besar telah menciptakan ketimpangan akses logistik, teknologi, dan distribusi. Dalam konteks itu, Indonesia disebut belum memiliki daya tawar yang cukup kuat. Dr. Noorsy menilai bahwa dominasi korporasi multinasional terhadap rantai pasokan global semakin melemahkan ruang negara dalam menetapkan kebijakan ekonomi mandiri.
“Jika suatu negara tidak berdaulat dalam perdagangan, maka kedaulatan di sektor lain akan ikut tergerus,” ujarnya.
Selain persoalan perdagangan, ia menyoroti pelemahan struktural ekonomi nasional yang semakin terlihat dalam tiga dekade terakhir. Deindustrialisasi dini, keterbatasan kemampuan teknologi, serta ketergantungan terhadap investasi asing menjadi kombinasi yang menurutnya berbahaya. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada sektor primer tanpa landasan industri yang kuat berpotensi membahayakan Indonesia dalam siklus ekonomi rendah. Kondisi ini, selanjutnya, diperparah oleh kebijakan yang tidak bergantung pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Dr. Noorsy juga menyampaikan risiko infiltrasi asing ke berbagai sektor strategis, baik melalui investasi, digitalisasi layanan publik, maupun penetrasi intelijen yang berjalan seiring dengan proyek-proyek ekonomi global. Ia khawatir bahwa berkembangnya pelabuhan khusus yang dimiliki negara tertentu bisa menjadi pintu masuk kontrol baru terhadap arus barang, data, hingga pengaruh geopolitik. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan nasional, termasuk memperkuat integritas aparatur dalam mengawal kedaulatan ekonomi.
Dr. Noorsy menekankan pentingnya aparat negara memahami peta ancaman modern, mulai dari perang ekonomi, perang mata uang, hingga perang data. Ia menyatakan bahwa perubahan dunia bergerak jauh lebih cepat daripada kesiapan kebijakan dalam negeri. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengembalikan orientasi negara pada konstitusi dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai arah utama pembangunan.
“Kedaulatan hanya dapat berdiri jika negara memahami musuhnya, membaca peluangnya, dan memperkuat landasan ekonominya,” tutupnya.
