PANGGUNG DAGELAN APBD MUBA: Pejabat Mahir 'Sulap' Anggaran, Tapi Lumpuh Bangun Daerah!
 |
| Ilustrasi .ai |
MUBA, MA – Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun 2026 tampaknya sedang mementaskan sebuah pertunjukan komedi birokrasi. Sayangnya, rakyat Muba bukanlah penonton yang terhibur, melainkan korban dari dagelan administratif yang tidak lucu ini.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan secara blak-blakan menertawakan sekaligus mengecam kelumpuhan sistemik di tubuh Pemkab Muba.
Memasuki bulan kelima (Mei 2026), kinerja para birokrat Muba ibarat pelawak amatir yang lupa naskah saat berada di atas panggung.
Ketua DPW LSM LGI Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., merangkum tiga "babak komedi" paling absurd dari tata kelola APBD Muba saat ini.
Babak 1: Pertunjukan Sulap BPKAD (Uang Rp23 Miliar Menguap), layaknya trik sulap murahan, uang rakyat bisa hilang dan berpindah tempat dalam hitungan hari.
Pada data 21 April, pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah mencatat realisasi Rp23,22 miliar. Ajaibnya, pada 3 Mei, angka itu menguap jadi Rp0,00, sementara pos Lain-lain PAD mendadak bengkak jadi Rp41 miliar.
"Ini pembukuan negara atau catatan kasbon warung kopi? Bagaimana bisa uang puluhan miliar diutak-atik seenaknya tanpa penjelasan logis? Birokrasi kita rupanya lebih berbakat jadi pesulap daripada akuntan," sindir Al Anshor.
Babak 2: Gaji Pejabat Ngebut, Pembangunan Rakyat Merangkak (Serapan Modal 0,09%), Kondisi kas Muba sedang "berdarah" dengan defisit berjalan nyaris Rp100 miliar. Tapi anehnya, untuk urusan perut sendiri, birokrasi bekerja sangat cepat.
Belanja Pegawai sudah tersedot mulus hingga 21,73% (Rp368 miliar). Sebaliknya, untuk hak rakyat, mesinnya mendadak mogok. Belanja Modal untuk infrastruktur baru terserap 0,09% (hanya Rp330 juta dari pagu Rp364 miliar).
Babak 3: Kota Hantu di Portal Pengadaan (SPSE Mati Suri), Lelucon paling puncak terungkap saat LGI Sumsel memantau portal Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Muba.
Di saat daerah lain sudah sibuk membangun, etalase lelang proyek Muba justru sunyi senyap bak kota hantu. Belum ada pergerakan penayangan paket proyek fisik yang berarti.
"Pantasan serapan infrastruktur cuma 0,09 persen, lha wong dokumen lelangnya saja ghaib! SPSE sepi mati suri. Ini bukti nyata birokrasi sama sekali tidak peduli dengan pembangunan untuk rakyatnya. Mereka digaji lunas dari APBD hanya untuk membiarkan proyek mangkrak di laci meja," tegas Aktivis Muda ini tersebut sambil tertawa sarkas.
Atas pementasan "Komedi Birokrasi" yang memalukan ini, LGI Sumsel mengultimatum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muba untuk segera turun panggung dan membereskan kekacauan.
LGI Sumsel mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera masuk dan mengaudit total akrobat pembukuan Pemkab Muba. Selain itu, Bupati didesak untuk mengevaluasi Kepala OPD yang hanya pintar menyedot anggaran pegawai tapi lumpuh total dalam mengeksekusi proyek untuk rakyat.
"Jika pertengahan tahun lelang masih kosong dan angka laporan terus disulap, lebih baik kibarkan bendera putih. Jangan jadikan nasib pembangunan Muba sebagai materi komedi yang mengorbankan uang rakyat!" tutup Al Anshor. (RED)
