APBD Muara Enim 2026: LGI Sumsel Soroti Krisis Tata Kelola dan Ancaman 'Anggaran Siluman'
 |
| Ilustrasi (.ia) |
MUARA ENIM, MA — Pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali mengguncang kursi Bupati, kondisi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2026 kini berada di titik rawan.
DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan menegaskan bahwa situasi ini bukan sekadar krisis kepemimpinan, melainkan krisis tata kelola sistemik yang mengancam hak pembangunan rakyat.
Ketua DPW LSM LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP., menyoroti data postur APBD per 20 Juni 2026 yang menunjukkan adanya kejanggalan serius dalam manajemen keuangan daerah.
LGI Sumsel menyoroti potensi Manuver Anggaran Ugal-ugalan di masa transisi kepemimpinan Plt. Bupati. Dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang baru mencapai 8,11% dari total pagu Rp 777,78 Miliar, terdapat risiko besar bahwa sisa anggaran lebih dari Rp 700 Miliar akan "dikebut" pencairannya di akhir tahun.
"Kami melihat potensi Manuver Anggaran yang ugal-ugalan, Jangan sampai sisa anggaran ini dijadikan dana talangan atau bagi-bagi proyek untuk kepentingan kelompok tertentu di masa transisi ini," tegas Al Anshor.
Sorotan paling tajam diarahkan pada Belanja Modal yang baru terealisasi 0,46% atau hanya Rp 2,49 Miliar dari pagu Rp 537,82 Miliar, Al Anshor menilai ini adalah kegagalan fatal yang merugikan masyarakat.
"Dimana saat ini PLT Bupati sedang melakukan penyesuaian diri terhadap Birokrasi dengan melakukan kajian ulang terhadap penunjukan pejabat Defenitif. Secara teknis, mustahil melakukan lelang dan pengerjaan proyek infrastruktur yang berkualitas dalam waktu yang tersisa.
Jika dipaksakan, hasilnya pasti asal jadi. Jika tidak, maka akan menjadi SiLPA yang besar. Rakyat bayar pajak untuk pembangunan, bukan untuk dana mengendap di kas daerah," ujar Al Anshor.
LGI Sumsel juga menyoroti ironi realisasi Belanja Pegawai yang telah mencapai 35,82% (Rp 506,35 Miliar). Di tengah lumpuhnya pelayanan publik dan pembangunan pasca-OTT, LGI menuntut evaluasi terhadap tunjangan kinerja (TPP) para pejabat.
"Jangan biarkan rakyat menderita karena pembangunan mangkrak, sementara aparat birokrasi tetap kenyang dengan tunjangan," tambahnya.
Menanggapi posisi Plt. Bupati Sumarni, LGI Sumsel menegaskan tidak ada toleransi bagi alasan "penyesuaian diri". Al Anshor mendesak Plt. Bupati untuk segera melakukan "bedah anggaran" dan mengalihkan dana pada pos yang tidak esensial ke sektor bantuan sosial atau infrastruktur darurat.
"Transparansi adalah harga mati. Rakyat sudah cukup lelah dengan korupsi yang merampas hak-hak pembangunan mereka," pungkas Al Anshor. (RED)
