Setor Nol Rupiah, LGI Endus Kebocoran Retribusi Palembang!
PALEMBANG, MA — Ketimpangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang kian memantik sorotan tajam dan kecurigaan publik. Di tengah performa Pajak Daerah yang tampil prima, sektor Retribusi Daerah justru menunjukkan anomali data yang sangat janggal. Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan secara resmi mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mengaudit tata kelola dan sistem penagihan retribusi yang dinilai penuh kelemahan.
Kritik tajam ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan penelusuran Laporan Realisasi Harian dan Saldo Kas BPKAD Kota Palembang sepanjang awal hingga pertengahan Juni 2026, terungkap fakta mengejutkan terkait fluktuasi ekstrem setoran retribusi daerah.
Pada Selasa (2/6/2026), kas daerah tercatat hanya menerima setoran retribusi sebesar Rp2.900.000. Lebih memprihatinkan dan tidak masuk akal, pada keesokan harinya yakni Rabu (3/6/2026), sama sekali tidak ada catatan penerimaan dari sektor retribusi alias setor nol rupiah (Rp0) ke kas daerah.
Laju setoran harian ini terpantau sangat tidak stabil dan melompat-lompat secara liar. Sebagai perbandingan, setoran pada Kamis (4/6/2026) berada di angka Rp60,5 Juta, kemudian sempat menyentuh Rp112,4 Juta pada Rabu (10/6/2026). Angka ini anjlok kembali ke level Rp24,3 Juta pada Kamis (11/6/2026), dan tiba-tiba melonjak drastis mencapai Rp226,5 Juta pada Rabu (17/6/2026).
Menyikapi temuan bukti harian ini, Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP., mempertanyakan integritas sistem pemungutan retribusi yang berjalan di lapangan. Ia menilai anomali data ini membuktikan bahwa uang retribusi tidak disetorkan secara real-time dan transparan.
"Data kas harian ini membuka mata kita semua. Bagaimana mungkin untuk ukuran kota metropolitan dengan perputaran ekonomi yang masif setiap harinya mulai dari pasar, parkir tepi jalan, hingga retribusi sampah sempat menyetorkan angka nol rupiah di hari kerja operasional? Ini sangat janggal dan kita mengendus adanya potensi kebocoran," tegas Al Anshor.
LGI Sumsel menilai perubahan liar dari hitungan juta hingga sempat kosong sama sekali mengindikasikan bahwa sistem penagihan retribusi sangat rentan menguap di lapangan, atau uang tersebut sengaja diendapkan terlebih dahulu sebelum disetorkan. Hal ini berbanding terbalik dengan kedisiplinan pencatatan pada sektor Pajak Daerah.
Secara makro, kejanggalan ini tecermin kuat pada postur APBD jelang akhir semester pertama. Realisasi Retribusi Daerah masih tertatih di angka 11,74%, tertinggal jauh dari Pajak Daerah yang sudah melesat menyentuh angka 24,35%.
"Kami mendesak Wali Kota dan jajaran terkait untuk segera melakukan audit investigatif dan membenahi sistem retribusi daerah. Harus ada digitalisasi penagihan agar tidak ada lagi celah uang rakyat mengendap. Jika tidak segera dievaluasi, cita-cita kemandirian fiskal Palembang hanya akan menjadi slogan kosong," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan elemen pengawas masyarakat masih menunggu klarifikasi dan langkah perbaikan dari jajaran OPD penghasil retribusi di Pemerintah Kota Palembang terkait karut-marutnya setoran harian tersebut. (Red)
