Akrobat Anggaran Pemkab Muba Memalukan! Angka Rp23 Miliar Lenyap Misterius, LGI Sumsel: Birokrasi Tak Becus, Pembangunan Lumpuh Total
 |
| Ilustrasi .ai |
Sekayu, MA – Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Tahun 2026 dinilai layaknya lelucon yang tidak lucu. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan secara lantang membongkar praktik "akrobat pembukuan" kelas amatir yang dipertontonkan oleh jajaran birokrasi Pemkab Muba.
Berdasarkan investigasi data realisasi APBD Muba per 21 April dibandingkan dengan rilis data 3 Mei 2026, LGI Sumsel menemukan adanya pergeseran angka puluhan miliar rupiah yang sangat tidak masuk akal.
Ketua DPW LSM LGI Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., membeberkan bahwa pada 21 April, pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan jelas tercatat memiliki realisasi Rp23,22 miliar. Namun secara ajaib, pada data 3 Mei, angka tersebut menguap tak berbekas menjadi Rp0,00. Bersamaan dengan itu, pos Lain-Lain PAD yang Sah mendadak bengkak dari Rp12,38 miliar menjadi Rp41,09 miliar.
"Ini pembukuan tata usaha negara atau catatan warung kelontong? Bagaimana ceritanya uang rakyat puluhan miliar bisa 'disulap' lenyap dari satu pos dan digeser seenaknya ke pos lain dalam hitungan hari? Ini bukan sekadar salah ketik, ini bukti mutlak bahwa instansi pengelola keuangan Pemkab Muba bekerja secara amatiran, serampangan, dan sama sekali tidak profesional!" kecam Al Anshor dengan nada keras di Palembang, Senin (4/5).
Tragedi pembukuan ini semakin mempertegas kebobrokan manajemen kas daerah Muba. Hingga awal Mei, uang yang dihamburkan untuk Belanja Daerah sudah menembus Rp480,03 miliar, sementara Pendapatan Daerah terseok-seok di angka Rp380,35 miliar. Muba tengah mengalami "pendarahan" kas berjalan nyaris Rp100 miliar.
Ironisnya, di saat birokrasi sibuk mengutak-atik angka di atas kertas, pembangunan nyata untuk masyarakat Muba justru mati suri. Realisasi Belanja Modal yang menjadi nyawa pembangunan infrastruktur terbukti lumpuh total. Dari total pagu Rp364,11 miliar, serapannya hingga minggu pertama Mei sangat memalukan, yakni hanya Rp330 juta atau 0,09 persen.
"Sudah masuk bulan kelima, progres pembangunan tidak sampai satu persen! Ini sangat memalukan. APBD habis disedot untuk membiayai operasional dan gaji pegawai, sementara hak rakyat Muba untuk menikmati infrastruktur dari Belanja Modal dibiarkan mangkrak. Birokrasi hanya sibuk mengurus perut sendiri, tapi gagal total mengeksekusi pembangunan," tegas praktisi hukum tersebut.
Atas kekacauan ini, LGI Sumsel mengultimatum Bupati Muba dan Sekretaris Daerah selaku panglima Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera "bersih-bersih" dan menindak tegas Kepala BPKAD serta Kepala Bapenda Muba yang dinilai tidak becus bekerja.
"Kami dari LGI Sumsel mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan mengaudit akrobat pembukuan ini. Jangan bodohi rakyat Muba dengan laporan yang diutak-atik sementara realisasi pembangunan di lapangan nol besar. Jika TAPD Muba tidak mampu mengelola APBD, lebih baik mundur daripada mengorbankan nasib pembangunan daerah!" pungkasnya. (RED)
