Plt. Sekda Syuibun Anwar Buka Pelatihan Respon Bencana, Targetkan Mei 2026 Pos Pengungsian Kosong

Aceh Tamiang–mediaadvokasi.id: Mewakili Bupati Aceh Tamiang, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Syuibun Anwar, secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktor Lokal dalam Koordinasi Respon Bencana Hidrometeorologi. Acara berlangsung di Aula Setdakab dan dihadiri oleh berbagai unsur terkait.

 

Dalam sambutannya, Plt. Sekda Syuibun Anwar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan berbagai lembaga kemanusiaan, NGO, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menegaskan bahwa koordinasi yang solid merupakan kunci utama agar penyaluran bantuan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.

 

“Tanpa koordinasi yang baik, bantuan berpotensi tidak merata, bahkan menumpuk di satu wilayah sementara daerah lain sulit dijangkau. Namun berkat sinergi yang baik antara pemerintah, NGO dan BNPB, distribusi bantuan dapat lebih terarah hingga ke tingkat kecamatan,” ujar Plt. Sekda.

 

Ia juga mengakui bahwa dalam situasi darurat, khususnya saat banjir besar melanda, pemerintah daerah memiliki keterbatasan karena banyak pihak juga menjadi korban terdampak. Oleh karena itu, kehadiran dan peran aktif lembaga kemanusiaan sangat membantu mempercepat penanganan di lapangan.

Memasuki masa transisi pascabencana, kondisi di Aceh Tamiang mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah daerah menetapkan target yang cukup ambisius namun realistis, yaitu pada bulan Mei 2026 mendatang, tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai langkah strategis telah dilakukan, termasuk penyediaan lahan di 14 titik lokasi untuk pembangunan rumah darurat (huntara) dan rumah tetap (huntap). Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan administrasi, pemerintah terus berupaya maksimal menyelesaikannya secepat mungkin.

 

Selain penyediaan hunian, upaya pemulihan juga difokuskan pada pemenuhan fasilitas dasar lainnya seperti ketersediaan air bersih dan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang terdampak.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Pusdalops BNPB, Riswandi, dalam paparannya menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi baru-baru ini merupakan salah satu yang terbesar yang pernah ditangani, melibatkan tiga provinsi, dengan Aceh Tamiang sebagai wilayah yang mengalami dampak cukup parah. Oleh karena itu, penguatan sistem koordinasi menjadi sangat penting guna memastikan efektivitas penanganan dan pemulihan.

 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta perwakilan lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP), NGO, dan tamu undangan lainnya.(Eri Efandi).