LGI Sumsel Beberkan Peta Anggaran Rp 1,07 Triliun Pasca-OTT: Plt. Bupati Muara Enim Diuji Integritasnya

​MUARA ENIM, MA  — Pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kembali menyeret Bupati Muara Enim ke jeruji besi, sorotan tajam kini tertuju pada pengelolaan anggaran daerah. 

Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Garuda Indonesia (DPW LSM LGI) Sumatera Selatan secara tegas membeberkan peta kerawanan anggaran yang kini berada di bawah kendali Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati, Sumarni.

​Ketua DPW LSM LGI Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., menyatakan bahwa total anggaran pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim untuk tahun 2026 mencapai angka yang fantastis, yakni Rp 1.077.165.392.289. 

Dana sebesar Rp 1,07 Triliun ini terbagi ke dalam 7.194 paket proyek yang tersebar di berbagai instansi. 

"Bagi kami di LGI, angka Rp 1,07 Triliun ini adalah ujian integritas bagi Plt. Bupati Sumarni. Dengan rekam jejak OTT yang berulang, setiap rupiah harus diawasi agar tidak kembali menjadi bancakan segelintir pihak," tegas Al Anshor, Jumat (19/6/2026).

​Al Anshor memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan Infrastruktur, Mengingat kasus OTT Bupati sebelumnya berkaitan erat dengan praktik suap pada pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Infrastruktur yang  menempatkan instansi tersebut di bawah pengawasan ekstra. 

Dinas pendidikan  dan kebudayaan diketahui mengelola pagu anggaran sebesar Rp 64,47 Miliar dengan total 342 paket proyek. "Dinas Pendidikan adalah 'lahan basah' yang sudah terbukti menjadi bancakan korupsi di masa lalu. Dengan 342 paket, kami khawatir ada upaya pemecahan nilai proyek agar bisa diakali melalui mekanisme pengadaan langsung atau penunjukan yang tidak transparan," ungkap Al Anshor.

​LGI Sumsel juga menyoroti lambatnya realisasi anggaran. Hingga pertengahan Juni 2026, nilai yang baru terealisasi hanya Rp 90,79 Miliar atau sekitar 8,43% dari total pagu. Secara fisik, baru 1.108 paket (15,40%) yang berstatus on process. 

"Lambatnya serapan ini adalah bom waktu. Kami mencium potensi 'kebut-kebutan' proyek di akhir tahun yang sering dimanfaatkan oknum untuk mark-up harga atau memberikan proyek kepada vendor titipan," tambah Al Anshor.

​Al Anshor memaparkan sepuluh instansi dengan pagu anggaran terbesar yang bisa menjadi fokus pengawasan. Instansi dengan anggaran tertinggi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 266,97 Miliar dengan 405 paket, diikuti Dinas Kesehatan sebesar Rp 240,53 Miliar dengan 298 paket. 

Selanjutnya, RSUD HM Rabain mengelola Rp 70,19 Miliar dengan 71 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 64,47 Miliar dengan 342 paket, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 54,91 Miliar dengan 285 paket.

​Instansi lainnya yang turut dalam pantauan meliputi Dinas Perhubungan dengan Rp 36,97 Miliar (185 paket), BKPSDM dengan Rp 36,30 Miliar (62 paket), Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Rp 26,55 Miliar (238 paket), Sekretariat Daerah dengan Rp 25,99 Miliar (184 paket), dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dengan Rp 25,53 Miliar (209 paket).

​Menutup pernyataannya, Al Anshor menegaskan bahwa LGI Sumsel mendesak Plt. Bupati Sumarni transparan dalam menggunakan anggaran tersebut. 

"Kita tidak boleh membiarkan Muara Enim kembali mencetak sejarah buruk untuk kesekian kalinya. LGI akan mengawal setiap sisa anggaran Rp 986 Miliar yang belum terserap. Jika ada ketimpangan, kami tidak akan ragu untuk melaporkannya ke pihak berwenang," pungkas Al Anshor. (RED)