Sapu Bersih Pungli dan Parkir Liar: Ratu Dewa Rombak 81 Pejabat Pemkot Palembang
PALEMBANG, MA - Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali bergerak cepat. Pada Senin (24/8/2026) sore, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, secara resmi melantik 81 pejabat baru di Rumah Dinas Wali Kota. Perombakan besar-besaran ini bukan sekadar penyegaran birokrasi biasa, melainkan langkah strategis untuk membenahi sengkarut tata kota dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pelantikan yang mencakup pejabat administrator, eselon IV, hingga fungsional ini menyita perhatian publik. Sorotan utama tertuju pada perombakan kursi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) dan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ratu Dewa memberikan mandat tegas kepada Kadishub yang baru, Sariansyah Ismail, S.STP., M.Si., yang resmi menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Heriyanto. Kepada media, Wali Kota menekankan bahwa Dishub harus segera "berlari" membenahi karut-marut lalu lintas dan fasilitas publik.
"Saya meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk benar-benar berkonsolidasi internal hingga ke tingkat UPT-nya. Persoalan lampu jalan harus menjadi perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal," tegas Ratu Dewa usai prosesi pelantikan.
Tidak sekadar memberi arahan dari balik meja, Ratu Dewa menyatakan komitmennya untuk memantau langsung kinerja jajarannya di lapangan, terutama terkait keluhan masyarakat soal jalanan gelap dan titik rawan kemacetan akibat parkir liar.
"Bila perlu, saya akan turun langsung bersama Kadishub untuk melihat langsung setiap titik-titiknya," tambahnya dengan nada optimis.
Selain sektor perhubungan, penyegaran ini juga didominasi oleh perombakan di tubuh Bapenda dan penunjukan Muhamad Fadly, S.STP., M.A. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang baru.
Dalam sesi wawancara, Ratu Dewa melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Bapenda agar mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara profesional dan transparan. Ia menyoroti pentingnya kebersihan birokrasi dari praktik-praktik pungutan liar.
"Saya tidak ingin mendengar kembali adanya para staf yang 'makan-makan gratis' ataupun melakukan permainan. Karena ini memang sumber urat nadi pendapatan bagi Pemerintah Kota Palembang," tegasnya.
Ke depan, Pemkot Palembang berharap perombakan ini mampu memangkas birokrasi yang lamban dan memaksimalkan potensi pendapatan kota. Pembenahan internal ini ditargetkan mampu menciptakan sistem kerja yang lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang responsif. (Young Al)
