Serapan Anggaran Rendah! LGI SUMSEL Ingatkan Pemkab OKU Selatan Jangan Manipulasi SPJ
MUARADUA, MA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan menyoroti tajam lambatnya kinerja penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Kajian data investigatif LGI Sumsel menemukan bahwa serapan belanja melalui penyedia hingga paruh kedua tahun 2026 baru menyentuh angka 38,31%. Kondisi krusial ini memicu peringatan keras akan bahaya "budget rushing" dan potensi manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di penghujung tahun anggaran.
Sorotan utama LGI Sumsel tertuju pada tiga instansi sentral yang memegang porsi anggaran raksasa namun dinilai mengalami kelumpuhan administratif dalam mengeksekusi pengadaan, yakni Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Ketua DPW LSM LGI Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., memaparkan ketimpangan ekstrem yang terjadi di ketiga instansi tersebut.
"Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak logis secara tata kelola. Setda hanya mampu menyerap 1,83% dari pagu penyedia sebesar Rp 23,25 miliar. BPKAD baru terealisasi 5,17% dari pagu Rp 19,20 miliar, dan yang paling fatal adalah Dinas Kesehatan, instansi pelayanan publik yang serapannya baru di angka 15,55% dari total pagu Rp 29,31 miliar," ungkap Al Anshor.
LGI Sumsel mencatat bahwa paket-paket yang mangkrak bukanlah proyek fisik jangka panjang, melainkan belanja operasional krusial bernilai miliaran rupiah. Di Setda, terdapat endapan paket belanja natura dan sewa peralatan via E-Purchasing yang tak kunjung dieksekusi.
Lebih memprihatinkan lagi di Dinas Kesehatan, di mana belanja vital seperti obat-obatan, hingga alat kedokteran operasional rumah sakit masih berstatus belum terealisasi.
Al Anshor, menegaskan bahwa penumpukan anggaran operasional yang tidak terserap hingga bulan Agustus merupakan red flag atau indikasi kuat adanya praktik-praktik yang mengarah pada korupsi administratif.
"Paket operasional, makan-minum, hingga obat-obatan itu kebutuhan rutin bulanan. Jika di sistem pengadaan belum terealisasi tapi kegiatannya berjalan, pertanyaannya, pakai uang siapa? Ini memunculkan kecurigaan adanya pengadaan 'di bawah tangan' yang mengunci vendor tertentu, atau sengaja menunda klik di e-katalog untuk negosiasi fee di luar sistem," tegasnya.
LGI Sumsel secara terbuka mengingatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan instansi terkait di Pemkab OKU Selatan agar tidak bermain-main dengan sisa anggaran.
"Kami ingatkan Pemkab OKU Selatan, mengendapkan anggaran lalu mencairkannya secara brutal di akhir tahun sangat rentan diakali dengan SPJ fiktif dan mark-up harga. LGI Sumsel tidak akan tinggal diam. Jika lonjakan pencairan di triwulan keempat nanti tidak sinkron dengan fisik dan kewajaran harga, kami akan mengambil langkah tegas membawa temuan ini ke ranah aparat penegak hukum," tutup Al Anshor.
Sebagai tindak lanjut, DPW LGI Sumsel berencana melayangkan surat permohonan klarifikasi dan menginisiasi audiensi resmi dengan para kepala OPD terkait untuk meminta transparansi atas tertahannya realisasi anggaran tersebut. (RED)
