Pengerjaan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Agar di Hentikan Sementara
October 23, 2019
Cimahi, MA-Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mendesak agar pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dihentikan untuk sementara. Desakan ini menyusul insiden meledaknya pipa Pertamina di Kampung Mancong, Kelurahan Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
“Dari awal wacana soal pembangunan proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini sudah banyak masalah. Banyak pihak yang tidak setuju pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung ini,” katanya saat di konfirmasi wartawan.
Menurutnya, soal pembebasan lahan proyek KCIC juga awalnya berjalan alot. Bahkan hingga saat ini, masih ada 2% lahan di kawasan Bandung Barat yang belum dibebaskan, sehingga menghambat pembangunan kereta cepat kontroversial ini.
Ia mengkhawatirkan, pembangunan KCIC ini juga bakal merusak lingkungan, khususnya hutan lindung yang menjadi resapan air.
“Banyak pihak yang tak setuju lantaran kereta cepat Jakarta-Bandung ini melintasi daerah produktif, daerah hijau hutan lindung bahkan menjadi resapan air. Salah satu Contoh di kawasan Walini Kabupaten Bandung Barat. Apalagi di daerah Walini konon akan dibangun perumahan elit . Daerah hijau di Tatar Sunda akan habis dan ini sangat disesalkan,” ungkapnya
Masalah lain yang jadi kontroversi, imbuhnya, adalah soal penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China , yang dikirim ke Indonesia adalah tenaga biasa yang mampu dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia .
“Menurut informasi katanya pekerja profesional, diimpor dari China, tapi kok memasang tiang pancang ke pipa Pertamina saja meledak . Artinya, dia tak paham wilayah,” jelasnya.
Ia menyebut, proyek KCIC juga saat ini sebenarnya tidak terlalu penting. Karena, menurut politisi PDI Perjuangan ini, jalan tol sudah lancar apalagi dengan flyover. Selain itu, untuk rel kereta juga sudah double track atau jalur ganda jadi bebas hambatan.
“Lalu untuk apa membangun proyek ini yang jelas-jelas menghamburkan anggaran untuk keperluan yang urgensinya tidak jelas,” tegasnya.
Dengan adanya peristiwa ini, Hasanuddin meminta pemerintah baik pusat ataupun daerah melakukan evaluasi. Ia juga berharap agar proyek KCIC dihentikan untuk sementara.
“Masalah ini harus dievaluasi dulu, setiap pengerjaan proyek semestinya berada di kawasan buffer zone dari wilayah yang terinstalasi pipa atau infrastruktur migas milik Pertamina. Selain itu faktor lingkungan juga harus diperhatikan,” pungkasnya,(23/10).(yon/bbc)
“Dari awal wacana soal pembangunan proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini sudah banyak masalah. Banyak pihak yang tidak setuju pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung ini,” katanya saat di konfirmasi wartawan.
Menurutnya, soal pembebasan lahan proyek KCIC juga awalnya berjalan alot. Bahkan hingga saat ini, masih ada 2% lahan di kawasan Bandung Barat yang belum dibebaskan, sehingga menghambat pembangunan kereta cepat kontroversial ini.
Ia mengkhawatirkan, pembangunan KCIC ini juga bakal merusak lingkungan, khususnya hutan lindung yang menjadi resapan air.
“Banyak pihak yang tak setuju lantaran kereta cepat Jakarta-Bandung ini melintasi daerah produktif, daerah hijau hutan lindung bahkan menjadi resapan air. Salah satu Contoh di kawasan Walini Kabupaten Bandung Barat. Apalagi di daerah Walini konon akan dibangun perumahan elit . Daerah hijau di Tatar Sunda akan habis dan ini sangat disesalkan,” ungkapnya
Masalah lain yang jadi kontroversi, imbuhnya, adalah soal penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China , yang dikirim ke Indonesia adalah tenaga biasa yang mampu dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia .
“Menurut informasi katanya pekerja profesional, diimpor dari China, tapi kok memasang tiang pancang ke pipa Pertamina saja meledak . Artinya, dia tak paham wilayah,” jelasnya.
Ia menyebut, proyek KCIC juga saat ini sebenarnya tidak terlalu penting. Karena, menurut politisi PDI Perjuangan ini, jalan tol sudah lancar apalagi dengan flyover. Selain itu, untuk rel kereta juga sudah double track atau jalur ganda jadi bebas hambatan.
“Lalu untuk apa membangun proyek ini yang jelas-jelas menghamburkan anggaran untuk keperluan yang urgensinya tidak jelas,” tegasnya.
Dengan adanya peristiwa ini, Hasanuddin meminta pemerintah baik pusat ataupun daerah melakukan evaluasi. Ia juga berharap agar proyek KCIC dihentikan untuk sementara.
“Masalah ini harus dievaluasi dulu, setiap pengerjaan proyek semestinya berada di kawasan buffer zone dari wilayah yang terinstalasi pipa atau infrastruktur migas milik Pertamina. Selain itu faktor lingkungan juga harus diperhatikan,” pungkasnya,(23/10).(yon/bbc)
