K-MAKI : Kementerian ATR Perlu Reformasi Total

K-MAKI Sumsel (ist)

Palembang, MA - Isue tak sedap berhembus di Kantor BPN Kanwil Sumsel tentang adanya mafia jabatan yang di atur oleh oknum Tata Usaha BPN Kanwil Sumsel menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Isue ini juga mengungkap isue - isue lain terkait adanya dugaan pungli dalam pengurusan sertifikasi tanah dan penempatan posisi jabatan strategis di Kantor BPN Kabupaten Kota Se Sumsel.

Menyikapi isue tak sedap di lingkungan Kantor BPN Sumsel, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) angkat bicara, "miris dan memilukan hingga perlu Reformasi total di Kementerian ATR", ucap Deputy K MAKI Feri Kurniawan.

Deputy K MAKI itu lanjutkan pendapatnya, "ada beberapa hal yang harus di cermati yaitu penunjukan pihak ketiga program PTSL dan pertanggung jawaban anggaran PTSL berpotensi KKN," Lanjutnya. 

"Masa jabatan struktural yang terlalu lama di jabat seperti posisi Kabag TU dan posisi strategis lainnya menjadi akar merebaknya mafia jabatan", ujar Feri Kurniawan.

"Isue adanya setoran dari Kantor BPN kabupaten Kota ke Kantor Wilayah untuk biaya operasional bila ada pejabat pusat ke daerah juga harus di cermati", tutur Deputy K MAKI itu.

"Kemudian isue gaya hidup hedon beberapa pejabat Kanwil BPN Palembang patut di cermati apakah benar isue tersebut", tegas Feri Kurniawan.

"Isue - isue lainnya terkait moralitas ASN di lingkungan Kanwil BPN Sumsel yang tidak enak untuk didengar dan harus di lakukan mutasi jabatan sesegera mungkin", papar Deputy K MAKI itu.

Di akhir pendapatnya Feri Kurniawan deputy K MAKI nyatakan, "kalau tidak di lakukan Reformasi total maka praktek mafia tanah akan selalu menghantui masyarakat dan merugikan masyarakat," tutupnya. (*)