Pembangunan Fisik 2025 Berpotensi KANDAS!: Hampir Rp2 Triliun Dana Palembang 'Tertidur' di Kas Daerah

Ilustrasi (.ai)

PALEMBANG, MA – Hanya tersisa dua bulan kerja efektif, namun Pemerintah Kota Palembang menghadapi bencana fiskal yang mengkhawatirkan. Data realisasi APBD dari DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kas daerah sedang menyimpan dana pembangunan sebesar Rp1,97 Triliun yang terancam hangus menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Kinerja penyerapan belanja daerah baru mencapai 58.63%, jauh di bawah realisasi pendapatan yang sudah mencapai 75.39%. Kesenjangan dramatis ini mencerminkan kegagalan total dalam eksekusi program.

Angka yang paling mengerikan berada pada pos-pos kunci pembangunan:

1. Belanja Modal (Pembangunan Fisik): Baru terserap 56.77%. Dengan waktu efektif kurang dari 70 hari, dapat dipastikan proyek-proyek fisik berskala menengah dan besar yang tersisa di tahun 2025 sudah tidak mungkin terlaksana karena terhambat oleh proses lelang yang memakan waktu minimal 2-3 bulan. Harapan masyarakat Palembang akan infrastruktur baru kini tertunda hingga tahun depan.
2. Belanja Barang dan Jasa: Baru terserap 53.96%. Pos ini merupakan darah operasional pemerintahan. Rendahnya serapan menunjukkan lambatnya pengadaan barang vital, tertundanya layanan publik, dan berlarut-larutnya pembayaran kepada pihak ketiga.

Kritik tajam juga harus dialamatkan pada lambatnya penyaluran dana bantuan sosial. Belanja Hibah, yang seharusnya mengalir ke organisasi dan kelompok masyarakat, baru terealisasi memprihatinkan, hanya 19.35%. Demikian pula dengan pos-pos lain seperti Belanja Lainnya yang hanya terserap 20.07%.

Hal ini bukan lagi masalah administrasi biasa, ini adalah masalah disiplin dan komitmen pembangunan. Dana sudah di kas daerah, tapi Pemkot Palembang membiarkannya 'tidur', ini bisa jadi cerminan hilangnya kesempatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik bagi warga kota Palembang.

Dalam sisa waktu yang sangat sempit, Pemkot Palembang kini dihadapkan pada skenario darurat. Mereka harus beralih fokus total dari pengadaan proyek baru menjadi upaya penyelamatan anggaran yang sudah dicairkan dan mempercepat penyelesaian proyek yang tersisa, guna meminimalisir SiLPA yang diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah anggaran Palembang. (RED)