LGI Sumsel: "Anggaran Bapenda Sumsel Melawan Matematika! UMP Naik Rp 500 Ribu, Anggaran Satpam Tetap, 10 Orang Terancam PHK"
PALEMBANG, MA – Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP, mengeluarkan peringatan keras terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel. Sorotan difokuskan pada pagu anggaran Jasa Tenaga Keamanan tahun 2026 yang dinilai tidak manusiawi dan menabrak logika ekonomi.
Dalam rilisnya, Al Anshor membeberkan data komparatif yang mengejutkan. Bapenda Sumsel mematok anggaran keamanan secara "flat" di angka Rp 4.503.000.000 selama tiga tahun berturut-turut (2024-2026). Padahal, di sisi lain, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel terus merangkak naik secara signifikan.
"Kita bicara data riil. UMP tahun 2024 sebesar Rp 3,45 juta. Di tahun 2025 naik jadi Rp 3,68 juta, dan di tahun 2026 diproyeksikan tembus Rp 3,94 juta. Kenaikannya hampir Rp 500 ribu per bulan per orang. Tapi anehnya, anggaran Bapenda tidak bertambah satu rupiah pun. Ini matematika yang kejam," ujar Al Anshor dengan nada tinggi.
Berdasarkan kajian LGI, anggaran Rp 4,5 Miliar pada tahun 2024 mampu membiayai 77 personel keamanan dengan standar gaji dan fasilitas yang layak. Namun, dengan anggaran yang sama di tahun 2026 sementara beban UMP naik drastis, kapasitas anggaran tersebut menyusut drastis.
"Hitungan kami valid di tahun 2026, uang Rp 4,5 Miliar itu hanya cukup untuk membayar 67 orang satpam secara layak. Artinya, ada selisih 10 orang. Kemana 10 orang ini? Apakah akan di-PHK diam-diam? Atau Bapenda memaksa pihak ketiga (vendor) untuk memangkas hak-hak normatif satpam supaya jumlahnya tetap 77 orang?" cecar Al Anshor.
LGI Sumsel menilai, kebijakan anggaran "Copy-Paste" ini berpotensi menjebak penyedia jasa ke dalam praktik eksploitasi tenaga kerja. Vendor pemenang tender dipaksa bekerja dengan margin yang tidak masuk akal, yang ujung-ujungnya akan mengorbankan kesejahteraan satpam di lapangan mulai dari gaji di bawah UMP, hilangnya THR, hingga tidak dibayarkannya BPJS.
"Satpam ini menjaga aset negara, menjaga kantor Samsat yang menghasilkan triliunan rupiah untuk PAD Sumsel. Masa nasib mereka digantung dengan anggaran yang tidak manusiawi? Kami mendesak Kepala Bapenda Sumsel untuk merevisi RUP 2026 ini sebelum terlambat," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Al Anshor menegaskan bahwa LGI Sumsel akan memantau ketat proses lelang dan pelaksanaan kontrak keamanan di Bapenda.
"Jika nanti di lapangan kami temukan ada satu saja satpam yang gajinya disunat atau dipecat karena alasan anggaran kurang, LGI akan menjadi garda terdepan membela mereka. Kami siap membawa masalah ini ke ranah hukum dan Disnaker," pungkas Al Anshor. (Red)
