PANIK TERBONGKAR! Usulan Biliar hingga Heat Pump Mewah Waka III DPRD Sumsel Lenyap dari SiRUP

Ilustrasi

PALEMBANG, MA – Kritik tajam berujung kepanikan, Hanya selang beberapa hari setelah Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan membongkar skandal rencana pengadaan fasilitas mewah di Rumah Dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel, sebuah "akrobat" penutupan jejak digital tiba-tiba terjadi.

Tiga paket pengadaan paling kontroversial yang sebelumnya terpampang jelas di portal resmi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Tahun Anggaran 2026, kini mendadak raib tak berbekas. Ketiga paket "wishlist" beraroma hedonisme tersebut adalah: Pengadaan Heat Pump (Rp 776 Juta), Alat Gym (Rp 395 Juta), dan Meja Biliar (Rp 335,9 Juta).

Hilangnya data usulan bernilai total lebih dari Rp 1,5 Miliar ini dari sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai sebagai reaksi kepanikan tingkat tinggi dari Sekretariat DPRD selaku Satuan Kerja, maupun oknum pimpinan DPRD yang diduga kuat menjadi dalang di balik usulan tak masuk akal tersebut.

Menanggapi fenomena "hilang mendadak" ini, Ketua DPW Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor.,SH.,C.MSP., justru tersenyum sinis. Ia menyebut langkah penghapusan data tersebut sebagai bentuk pengakuan dosa secara tidak langsung.

"Mereka pikir dengan men-takedown data dari SiRUP, rekam jejaknya ikut terhapus? Lupa bahwa kita sudah mengamankan seluruh bukti screenshot lengkap dengan kode RUP-nya. Penghapusan mendadak ini justru menjadi bukti sahih bahwa mereka panik karena borok usulan anggaran siluman ini ketahuan publik!" tegas Al Anshor.

Lebih lanjut, Al Anshor menekankan bahwa pembatalan atau penghapusan usulan tersebut tidak terjadi karena adanya kesadaran moral (good will) dari awal untuk melakukan efisiensi APBD, melainkan karena murni ketakutan setelah rencana tersebut diekspos secara luas oleh LGI Sumsel ke media massa.

"Ini membuktikan tesis awal kita: usulan heat pump kelas hotel, meja biliar, dan alat gym itu cacat nalar dan murni untuk memuaskan syahwat fasilitas pribadi. Begitu disorot, mereka langsung cuci tangan dan menghapus data. Mental birokrasi macam apa ini? Kalau memang peruntukannya benar dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa harus takut dan dihapus?" cecarnya.

Meski LGI Sumsel telah berhasil menyelamatkan uang rakyat sebesar lebih dari Rp 1,5 Miliar dari tiga paket tak wajar tersebut, pengawalan tidak akan berhenti sampai di sini. LGI Sumsel memastikan akan terus memelototi sisa anggaran fantastis lainnya di rumah dinas tersebut, seperti pengadaan Meubelair senilai Rp 2,3 Miliar dan perawatan Calmic Rp 354 Juta.

"Kita tidak akan lengah. Niat jahat (mens rea) untuk mengakali anggaran sudah terlihat jelas sejak fase perencanaan. Kami meminta aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk menjadikan kejadian 'usul lalu hapus' ini sebagai catatan merah dalam mengevaluasi mentalitas tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD Sumsel," tutup Al Anshor.

Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan. Bahwa di era keterbukaan informasi digital, mata publik dan pergerakan aktivis sipil tidak bisa lagi dikelabui dengan mudah. Uang rakyat bukanlah instrumen untuk membiayai gaya hidup glamor pejabat. (RED)