Sertifikasi Aset Jadi Kunci, Pemkot Palembang Kejar Target Proyek Strategis April 2026
PALEMBANG, MA – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah melakukan langkah masif dalam penataan dan legalisasi aset daerah. Di bawah komando Wali Kota Ratu Dewa, Pemkot menargetkan percepatan sertifikasi lahan sebagai syarat mutlak dimulainya sejumlah proyek strategis pada April 2026 mendatang.
Langkah ini diperkuat melalui koordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (30/3/2026).
Fokus utama penataan aset kali ini tertuju pada pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Udara (Lanud) yang direncanakan menjadi pusat fasilitas publik. Ratu Dewa mengungkapkan bahwa di atas lahan tersebut akan dibangun Sekolah Rakyat Terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga. Saat ini kendalanya ada di administrasi sertifikasi lahan. Oleh karena itu, kami menggandeng BPN agar prosesnya bisa rampung sebelum April," ujar Ratu Dewa.
Selain sektor pendidikan, Pemkot juga berencana membangun Mini Zoo di lokasi yang sama. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan rekreasi keluarga.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Dhona Fiermansyah Lubis, menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Pemkot. Pihaknya menargetkan penyelesaian 180 sertifikat aset milik daerah sepanjang tahun ini.
Beberapa poin krusial yang menjadi fokus BPN antara lain Fasilitas Pelayanan Publik: Sertifikasi gedung SD, SMP, PAUD, Puskesmas, hingga Pustu.
Validasi Heritage: Sinkronisasi data untuk bangunan cagar budaya guna menghindari tumpang tindih kepemilikan.
Dan penyerahan Aset Pengembang, Mendorong pengembang perumahan untuk segera menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) kepada pemerintah.
"Target 180 sertifikat sangat realistis selama tidak ada sengketa atau klaim pihak lain. Kendala kami biasanya hanya pada penentuan batas fisik (patok) di lapangan untuk aset-aset yang sudah lama berdiri," jelas Dhona.
Optimisme pembangunan di bulan April ini juga didukung oleh kesiapan anggaran dari pemerintah pusat. Wali Kota Ratu Dewa menyebutkan bahwa komunikasi dengan Mabes TNI dan Kementerian Sosial telah menunjukkan sinyal positif.
"Jika semua sudah clear and clean secara administrasi dan legalitas, ditambah dukungan anggaran dari Kementerian Sosial sudah siap, maka Insya Allah pembangunan fisik bisa langsung berjalan bulan depan," pungkasnya.
Penataan aset ini diharapkan tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui infrastruktur publik yang lebih memadai dan terkelola dengan baik. (*)
