BAJU 'EMAS' PEJABAT 3 MILIYAR, LGI SUMSEL SEBUT SEBAGAI BENTUK KRISIS EMPATI!
PALEMBANG, MA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan secara lantang mengutuk keras ketidakwarasan perencanaan anggaran Rp3.000.000.000 hanya untuk urusan "bungkus badan" atau pakaian dinas pimpinan daerah di tahun 2026.
Anggaran bernilai fantastis ini bukan sekadar pemborosan biasa, melainkan sebuah bentuk penghinaan terang-terangan terhadap 9,85 persen rakyat Sumatera Selatan yang saat ini masih terjebak dalam kubangan kemiskinan dan harus bertahan hidup di bawah bayang-bayang angka kemiskinan yang melampaui rata-rata nasional.
Ketua DPW LGI Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., menyatakan dengan sangat tegas bahwa sangat tidak masuk akal jika seorang pemimpin tetap merasa nyaman mengenakan seragam seharga miliaran rupiah sementara puluhan bahkan ratusan ribu kepala keluarga di wilayahnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
LGI memandang bahwa kebijakan dengan kode RUP 64272949 pada Biro Umum ini menunjukkan adanya defisit empati yang sangat akut di dalam birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di mana simbol-simbol kekuasaan lebih diagungkan daripada substansi pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seolah sedang mempertontonkan sandiwara yang melukai nurani rakyat dengan memaksakan pengadaan baju dinas mewah di saat rapor ekonomi daerah masih memerah di tingkat nasional.
Oleh karena itu, LGI Sumatera Selatan menantang nyali pemerintah untuk segera membatalkan atau memangkas habis anggaran tersebut dan mengalihkannya guna menekan angka kemiskinan yang mencekik rakyat.
Jangan sampai rakyat melihat bahwa setiap benang di baju dinas yang dikenakan pejabat adalah hasil dari keringat masyarakat miskin yang diperas melalui pajak namun dikembalikan dalam bentuk kemewahan sesaat bagi pimpinan daerah.
LGI tidak akan tinggal diam dan akan terus menyuarakan penolakan ini hingga ada tindakan nyata berupa rasionalisasi anggaran yang berpihak pada rakyat kecil, karena diam melihat ketidakadilan yang terpampang nyata seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan seluruh rakyat Sumatera Selatan.
Pihaknya juga meminta lembaga pemeriksa keuangan dan penegak hukum untuk menguliti setiap detail perencanaan ini agar tidak ada celah bagi "perampokan" uang rakyat yang dibungkus dengan alasan pengadaan kedinasan. (Red)
