Diwarnai Isak Tangis, Kepala SD Inklusi Bina Asih Ungkap Belum Pernah Tersentuh Dana BOS

Reses Anggota DPRD Dapil IV di Aula Kecamatan Sematang Borang, Kamis (23/4/2026) (Foto.ist)

PALEMBANG, MA – Di balik panasnya kritik terhadap ketidakhadiran pejabat teras OPD Kota Palembang, agenda Reses Anggota DPRD Dapil IV di Aula Kecamatan Sematang Borang, Kamis (23/4/2026), justru menyisakan sebuah potret buram yang menguras air mata. 

Suasana diskusi yang semula sarat dengan perdebatan kuota zonasi mendadak hening dan berubah haru. Hal ini terjadi saat Kepala Sekolah SD Inklusi Bina Asih Sematang Borang, RA. Fitria menyampaikan aspirasinya. 

Dengan suara bergetar dan menahan isak tangis, ia membeberkan realitas pahit yang harus dihadapi sekolahnya dalam mendidik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Sebagai informasi, SD Inklusi Bina Asih Sematang Borang yang dikelola di bawah naungan Yayasan Bina Asih Aqilla ini bukanlah sekolah biasa. Beralamat di Jl. Tansa Trisna (Jl. Jepang Lr. Tembesu, RT. 17 RW. 03), sekolah dengan NPSN 70054229 ini tercatat di Kemendikdasmen sebagai sekolah dasar inklusi swasta pertama di Kota Palembang yang menerima dan mendampingi anak berkebutuhan khusus agar bisa belajar bersama anak reguler. 

Namun, status pelopor itu ternyata tidak sejalan dengan perhatian dari pemerintah. Sambil terisak, Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sekolahnya belum pernah sekalipun menerima Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). 

Keterbatasan dana ini membuat fasilitas sekolah sangat memprihatinkan. Saat ini, SD Inklusi Bina Asih hanya memiliki 4 ruang kelas untuk jenjang SD, dan akan ada anak naik kelas 5 sementara kelas hanya mencapai kelas 4, jadi setidaknya masih kurang 2 kelas 

Yang paling memilukan, sekolah ini sangat membutuhkan ruang terapi dan area bermain khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, namun ketiadaan anggaran membuat kebutuhan vital tersebut tak kunjung terwujud. 

"Bahkan saat ini, yayasan berencana membangun ruang kelas untuk jenjang SMP. Namun karena tidak ada bantuan, biayanya terpaksa dilakukan secara sukarela dari iuran dan patungan para wali murid," ungkapnya di hadapan para wakil rakyat. 

Tangisan dan fakta miris dari SD Inklusi Bina Asih ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Kota Palembang, sekaligus mempertegas alasan mengapa kehadiran pemangku kebijakan yang berkompeten dari Dinas Pendidikan sangat krusial dalam forum reses ini. 

Merespons jeritan hati tersebut, Ketua Reses Dapil IV, Ruspanda Karibullah, S.T, secara tegas langsung mengambil sikap. Ia memerintahkan agar pihak terkait di lingkungan pemerintahan untuk mencatat secara detail kebutuhan mendesak dari sekolah inklusi tersebut dan memasukkannya sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan. 

"Kami pastikan usulan ini akan kami catat dengan saksama dan akan kami uraikan serta perjuangkan secara resmi pada rapat paripurna nanti. Negara harus hadir untuk anak-anak berkebutuhan khusus," tegas Ketua Dapil IV. 

Insiden ini menambah daftar panjang pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota Palembang di sektor pendidikan, khususnya di wilayah Sematang Borang. Masyarakat kini menanti bukti nyata, apakah air mata dan keluh kesah para pahlawan tanpa tanda jasa ini akan berbuah kebijakan, atau sekadar menguap bersama berakhirnya masa reses. (Red)