Efek Pejabat Definitif: Hanya 72 Jam Dilantik, Realisasi APBD PUPR Palembang Naik Signifikan
PALEMBANG, MA — Penunjukan pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Kota Palembang langsung membuahkan hasil yang positif. Hanya dalam waktu tiga hari sejak dilantik pada 6 April 2026, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang langsung tancap gas. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan serapan anggaran realisasi APBD yang meningkat signifikan hingga belasan miliar rupiah.
Berdasarkan data pantauan pengadaan dan realisasi APBD Dinas PUPR Kota Palembang, pada tanggal 6 April 2026 tercatat sebanyak 224 paket pekerjaan yang berjalan dengan total nilai Rp 159.637.129.234. Namun, per tanggal 9 April 2026, angka tersebut merangkak naik menjadi 249 paket pekerjaan dengan total realisasi menembus Rp 171.666.686.773.
Artinya, hanya dalam kurun waktu 72 jam masa jabatan, terdapat penambahan 25 paket pekerjaan baru yang tereksekusi dengan peningkatan serapan anggaran mencapai lebih dari Rp 12 Miliar.
Akselerasi serapan anggaran ini tidak lepas dari legitimasi kuat kepemimpinan di Kota Palembang. Dengan komando langsung dari Walikota Palembang yang berstatus definitif, jajaran di bawahnya termasuk Kepala Dinas PUPR kini memiliki kewenangan penuh dan keleluasaan dalam mengambil keputusan strategis, tanpa keraguan administratif yang biasanya membayangi pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Menanggapi lompatan kinerja birokrasi ini, Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Provinsi Sumatera Selatan, Al Anshor.,SH.,C.MSP, turut memberikan pandangannya selaku elemen kontrol sosial masyarakat.
"Lompatan serapan anggaran dalam tiga hari ini menunjukkan hal positif serta kemajuan yang sangat baik terhadap komitmen perbaikan birokrasi. Kepastian status jabatan, dari Walikota hingga Kepala Dinas PUPR yang definitif, membuat eksekusi anggaran dan program pembangunan menjadi jauh lebih terarah, cepat, dan tegas," ujarnya.
Ke depannya, tren percepatan realisasi APBD ini diharapkan tidak hanya berhenti pada kecepatan serapan secara administratif, tetapi juga berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan fisik di lapangan.
Publik akan terus mengawal agar setiap rupiah dari anggaran senilai ratusan miliar tersebut benar-benar bermuara pada peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. (Red)
