Pendapatan Daerah Palembang "Anjlok" Rp864 Miliar, LGI Sumsel Soroti Kinerja Jabatan Plt. Kepala Bapenda
PALEMBANG, MA – Performa keuangan Pemerintah Kota Palembang pada awal tahun anggaran 2026 menjadi sorotan tajam. Berdasarkan data Postur APBD per April 2026, terjadi penurunan drastis pada realisasi Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Data menunjukkan bahwa hingga April 2026, Pendapatan Daerah baru terealisasi sebesar Rp470,29 Miliar (10,07%). Angka ini merosot tajam dibandingkan realisasi April 2025 yang mampu mencapai Rp1.334,86 Miliar (28,72%). Artinya, terdapat selisih penurunan pendapatan sebesar Rp864,57 Miliar atau anjlok lebih dari 60 persen.
Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Provinsi Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP, menilai kondisi ini sebagai sinyal bahaya bagi keberlanjutan pembangunan di Kota Palembang.
"Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Ada hampir 1 Triliun Rupiah potensi pendapatan yang belum terserap maksimal jika dibandingkan tahun lalu. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita baru menyentuh 9 persen, padahal tahun lalu di bulan yang sama sudah di atas 25 persen," tegas Al Anshor.
LGI Sumsel menduga kuat bahwa kemerosotan performa ini berkaitan erat dengan manajemen kepemimpinan di instansi pemungut pajak. Diketahui, saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang masih dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt).
Menurut Al Anshor, jabatan Plt memiliki keterbatasan kewenangan strategis yang berdampak pada lambannya pengambilan keputusan dan lemahnya akselerasi di lapangan.
"Jabatan Plt itu terbatas. Tidak bisa mengambil kebijakan strategis yang luar biasa untuk mengejar target. Hasilnya bisa kita lihat sekarang, pendapatan macet, dan otomatis belanja modal atau pembangunan infrastruktur pun ikut terhambat, yang mana saat ini baru terealisasi 1,73 persen," tambahnya.
Rendahnya serapan pendapatan ini berbanding lurus dengan rendahnya realisasi Belanja Modal yang baru mencapai Rp16,84 Miliar dari pagu Rp974 Miliar.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu penumpukan proyek di akhir tahun atau bahkan kegagalan program akibat minimnya kas daerah.
LGI Sumsel mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bapenda dan segera mengisi jabatan definitif guna menyelamatkan postur APBD 2026 dari ancaman defisit yang lebih dalam. (Red)
