Krisis Kepercayaan: Ketua Ombudsman RI Ditangkap Usai 6 Hari Menjabat, LGI Sumsel Serukan Pengawasan Kembali ke Tangan Rakyat
PALEMBANG, MA – Publik kembali dipertontonkan dengan runtuhnya integritas lembaga negara. Penangkapan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung pada Kamis (16/4/2026), memicu gelombang kekecewaan luar biasa dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Ironisnya, pucuk pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut ditangkap hanya berselang enam hari setelah dilantik, terkait dugaan suap senilai Rp1,5 miliar dari PT TSHI untuk memuluskan rekomendasi tata kelola tambang nikel.
Skandal "pengondisian" surat rekomendasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini direspons keras oleh Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP. Ia menilai kejadian ini sebagai pengkhianatan fatal terhadap mandat rakyat yang selama ini mencari keadilan lewat lembaga negara.
"Fenomena pengondisian LHP seperti ini sangat memalukan. Bagaimana kami di akar rumput bisa percaya lagi kepada institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir melawan maladministrasi? Lembaga yang digaji dengan uang pajak untuk mengawasi birokrasi justru menjadi sarang pemufakatan jahat itu sendiri," tegas Al Anshor.
Kasus suap yang menimpa Hery Susanto membuktikan bahwa desain pengawasan birokrasi secara institusional sedang mengalami krisis legitimasi yang parah.
Menyikapi hal ini, LGI Sumsel mengambil sikap tegas untuk tidak lagi menggantungkan harapan pada pengawasan eliti yang rentan dikompromikan.
Lebih lanjut, Al Anshor menyerukan pergeseran paradigma pengawasan di tengah kondisi darurat integritas ini. Menurutnya, kedaulatan pengawasan kini mutlak harus ditarik kembali ke akar rumput.
"Kami dari LGI Sumsel menyatakan mosi tidak percaya dengan sistem pengawasan lembaga ini. Pengawasan penuh harus dikembalikan ke tangan rakyat. Peran jurnalis dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM) tentu harus menjadi garda terdepan dan instrumen utama saat ini," ungkapnya.
LGI Sumsel menekankan bahwa investigasi independen, ketajaman jurnalistik, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam membedah data anggaran, menelusuri kejanggalan pengadaan barang dan jasa, hingga membongkar praktik culas birokrat di daerah, adalah langkah perlawanan yang paling riil dan ditakuti oleh oknum pejabat korup.
Kasus di tubuh Ombudsman RI ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan gerakan sipil, khususnya di Sumatera Selatan, untuk semakin merapatkan barisan.
Saat tembok lembaga pengawas resmi runtuh oleh suap, mata dan suara rakyat tidak boleh ikut buta dan bungkam. (Red)
