LGI Sumsel: "Bupati OKI Gagal Total Pimpin Daerah, Karhutla dan Mangkraknya Infrastruktur Jadi Monumen Kegagalan!"
PALEMBANG, MA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI). LGI Sumsel menilai Bupati OKI telah gagal total dalam memimpin daerahnya, yang dibuktikan dengan ketidakmampuan mengatasi krisis Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta buruknya tata kelola anggaran pembangunan infrastruktur dasar.
Narasi kritis ini disampaikan Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP., di tengah situasi krisis udara Palembang yang kian memburuk akibat kabut asap kiriman dari wilayah OKI, yang diperburuk oleh hembusan angin timur.
"Kabut asap beracun yang mengepung jutaan warga Palembang saat ini adalah monumen kegagalan kepemimpinan Bupati OKI. Data menunjukkan OKI konsisten menjadi episentrum hotspot terbesar, dan warga Palembang dipaksa menanggung beban kesehatan paling berat. Ini tidak bisa dibiarkan!" tegas Al Anshor.
Al Anshor menyoroti adanya korelasi kuat antara mangkraknya pembangunan infrastruktur daerah dan kegagalan penanganan Karhutla di lapangan. Berdasarkan analisis LGI terhadap Postur APBD OKI Tahun 2026 (per Oktober 2026), ditemukan kejanggalan fatal pada pos belanja strategis.
"Bagaimana mau mengurus masalah Karhutla yang kompleks dan melibatkan lahan gambut luas, jika mengurus belanja dasar untuk pembangunan infrastruktur daerahnya saja gagal total?" tanya Al Anshor.
Al Anshor menjelaskan, realisasi Belanja Modal untuk infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana air di OKI baru mencapai sekitar 35 persen hingga bulan Oktober. Ini adalah indikator kuat banyaknya proyek mangkrak.
"Infrastruktur yang buruk akibat kegagalan eksekusi Belanja Modal secara langsung menghambat aksesibilitas tim pemadam kebakaran, peralatan berat seperti sekat bakar, dan truk air ke lokasi titik api. Keterlambatan respon ini membuat api cepat menyebar tak terkendali di lahan gambut," jelasnya.
Analisis LGI Sumsel juga menemukan temuan yang paling fatal dan tidak logis: pos Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 11 miliar, yang seharusnya menjadi dana taktis darurat untuk bencana alam (karhutla), justru memiliki realisasi NOL (0) persen.
"Di tahun bencana Karhutla yang begitu parah, dana taktis darurat BTT sama sekali tidak dicairkan? Ini bukti telak bahwa birokrasi OKI tidak becus, tidak responsif, dan tidak peduli terhadap keselamatan rakyat. Dana taktis yang sangat dibutuhkan di lapangan justru tersandera oleh lambatnya administrasi," lanjut Al Anshor.
Menutup pernyataan kritisnya, LGI Sumsel menegaskan kembali tuntutannya agar Bupati OKI untuk memiliki rasa malu dan segera mundur dari jabatannya. LGI Sumsel menilai kegagalan dalam tata kelola keuangan dasar (infrastruktur dan dana darurat) adalah bukti tidak bisa bekerjanya seorang kepala daerah dalam melindungi rakyatnya dari bencana.
"Rakyat di hulu dan hilir sama-sama menjadi tumbal dari kepemimpinan yang gagal ini," pungkasnya. (RED)
