Sosialisasi UU HPP ini diselenggarakan oleh Kementerian keuangan RI dan Direktorat Jenderal Pajak yang dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu ( hadir secara Daring), Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Musa Rajekshah, dan Jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan RI, Gubernur, Bupati/Walikota se Provinsi Sumut, Sumbar, Jambi dan NAD.
Pemerintah berkomitmen, untuk terus melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. UU HPP menjadi instrumen yang sangat penting bagi konsolidasi fiskal dan menjadi bekal untuk meneruskan perjalanan Indonesia Maju yang mengalami disrupsi luar biasa akibat Covid-19.
Sementara itu, usai mengikuti Sosialisasi, Bupati H. Surya, BSc menyampaikan kepada OPD terkait, agar segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan aturan pajak seperti yang tertuang dalam UU HPP. Perubahan-perubahan tersebut perlu diketahui dan dipahami oleh para wajib pajak, agar tidak salah saat menjalankan kewajiban perpajakannya.
Disamping itu, menurut Bupati, UU HPP juga mencakup Administrasi Perpajakan juga merupakan kebijakan Fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan pajak, yang antara lain dilakukan dengan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak dan reformasi administrasi perpajakan, dengan disahkannya UU ini akan memberikan manfaat baik secara Nasional maupun di daerah.
Bupati juga secara pribadi sangat mendukung UU HPP ini, menurut Bupati UU HPP telah mengakomodir asas penyederhanaan dalam administrasi perpajakan. (Wilhan)
