PESSEL,MA - Epaldi Bahar, Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memperkirakan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang mencapai Rp.43,2 miliar.
Jika disetujui, maka anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7 miliar lebih bila dibanding dengan penyelenggaraan Pilkada 2020 lalu.
Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar menyebutkan naiknya kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dipicu oleh sejumlah faktor.
Pertama, terjadinya kenaikan honorarium penyelenggara badan ad hock. Kedua, adanya kemungkinan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Semua kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dalam mendukung kesuksesan perhelatan pesta demokrasi mendatang.
Porsi terbesar yang paling banyak menyedot anggaran kata Epaldi berada di tingkat TPS. Pada pilkada 2020 jumlah TPS yang ditetapkan sebanyak 1100 TPS. Namun, di 2024 diprediksi mencapai 1.275 TPS.
Kami memperkirakan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp.43,2 miliar,ujarnya,Kamis (2/6/2022) di Painan.
Meski telah diusulkan, namun KPU Pesisir Selatan masih belum melakukan rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kami baru mengusulkan terkait kebutuhan anggaran Pilkada itu, soal kapan rapat pembahasannya, kita masih menunggu.
Bawaslu Butuh Rp20 Miliar untuk Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menghitung kebutuhan anggaran untuk pengawasan tahapan Pilkada 2024 mendatang mencapai Rp20 miliar.
Anggaran tersebut nantinya bakal digunakan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada hingga pembayaran honorarium penyelenggara atau pengawas Pilkada.
Kita telah melakukan penyusunan draft RAB-nya dan membahas bersama komisioner. Insya Allah nanti akan segera kita usulkan dan dibahas dengan TAPD,ujar Rinaldi, selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan.
Mantan Kepala Bagian Humas Pemkab Pessel ini menyebutkan usulan anggaran tersebut mengalami kenaikan bila dibanding dengan Pilkada sebelumnya.
Pada Pilkada 2020 lalu, anggaran yang diisulkan sebesar Rp17 miliar dan disetujui sebesar Rp11 miliar lebih.
Saat itu,banyak anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan dalam kondisi Pandemi Covid-19.
Setelah dihitung-hitung dan dibahas di tingkat internal Bawaslu Pesisir Selatan, anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam satiap tahapan pengawasan Pilkada.
ini baru usulan, kita butuh Rp20 miliar.(cs***)
