Palembang, MA - Opini wajar dengan pengecualian, catatan buruk dari sepeninggalnya jabatan Politik Walikota dan Wakil Walikota Palembang.
Catatan buruk ini, diduga diakibatkan dari kurangnya pengendalian intern, dan pengawasan terhadap Instansi-instansi Perangkat Daerah yang dibawahi.
Peran pengendalian serta pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi momok penting dalam Opini ini, yang dinilai gagal dalam melakukan pengawasan.
Pencegahan yang sedemikian ini terjadi harusnya menjadi upaya-upaya serius bagi pemkot Palembang untuk berbenah.
Ketua DPW Sumsel LSM Laskar Garuda Indonesia, Al Anshor, SH, meminta perlunya perbaikan segera.
"Catatan buruk yang kita terima, sejauh ini menjadi gambaran dan tamparan buruk bagi Pemerintah Kota Palembang, dan menjadi catatan sejarah yang tidak bisa segera dihapus," Jelasnya, saat disambangi oleh Media ini di Kantornya, Selasa (26/09).
Anshor menilai, perlu segera adanya upaya-upaya serius yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang, untuk meraih kembali Opini WTP yang menjadi Marwah Pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Jangan hanya melakukan pemetaan-pemetaan masalah baru, perlu diperbaiki dulu sistem yang ada sesuai dengan rekomendasi BPK, dan benahi yang telah terjadi jangan dibiarkan berlarut, " Pintanya.
"Ini menjadi tugas penting PJ Walikota, yang saat ini menjabat, dan ini juga harus menjadi bentuk komitmen kalau Palembang bisa kembali raih WTP, dan kembalikan Marwah Kota Palembang yang bebas KKN sebagai bentuk Kota Palembang Lebih Baik," Tambahnya. (ril).
