Kaltim , MediaAdvokasi.id Terjadi lagi "Dugaan Penyelewengan" Anggaran Dana Desa (ADK) Tahun anggaran 2023 di Kampung Suaran Kab berau Kalimantan Timur.
Menurut info yang diterima (awak media) dari warga masyarakat kampung Suaran dan Badan Permusyawaratan Desa suaran Penyebabnya adalah Pemerintahan kampung tidak transparan menjalankan tugasnya dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.
"Sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran, dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ujar salah satu Anggota BPD (yang tak mau di sebut namannya).
"Kami tidak tau dana anggaran 2023 sebesar kurang lebih 6,4 miliar dipergunakan untuk apa saja dan dibangunkan apa saja dalam bentuk fisik, Namun pada Laporan Pertanggung Jawabannya sudah terealisasi 100% tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian, Bahkan ada yang kami anggap fiktif alias siluman yang tidak jelas objeknya", Tambahnya.
"Kerancuan pada Sub taman bermain anak yang informasinnya dana ini dialihkan untuk dana RT1 sampai RT6 dengan total Anggaran kurang lebih 300 juta, perubahan rencana ini atas instruksi dari pihak mana warga dan BPD tak menerima Informasi yang jelas", Paparnya.
"Kemudian Objek pariwisata yang berposisi di RT1 arah ke hulu namun warga serta BPD sampai hari ini tidak pernah melihat objek pariwisata yang dimaksudkan. Bahkan setiap dilakukan pemeriksaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) selalu beralasan banjir atau tidak ada yang mengantar, sementara hal tersebut menelan biaya pagu anggaran Hampir 200 juta.
Bantuan pembuatan MCK yang bersumber dari dana ADK sebanyak 8 unit yang diberikan kepada 8 warga kurang mampu, ada tiga unit yang masih berupa rangka dan belum tuntas sampai saat ini, sementara pagu anggaran sudah habis sebesar kurang lebih 134 juta, bahkan ada satu buah rumah atas nama ibu (LN) tidak tersentuh program MCK tersebut, padahal program MCK bagi warga kurang mampu sudah terealisasi 100 persen, Bahkan ada salah satu warga bernama (Sd) mengaku tidak menerima bantuan MCK namun Namanya terdaftar didalam list penerima bantuan", Jelas ini termasuk Proyek siluman, imbuhnya.
"terkait item proyek yang lain adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir dan Pekuburan dengan pagu anggaran kurang lebih 44 juta, kemudian penimbunan Jalan Tani RT4 yg menelan pagu anggaran sebesar kurang lebih 319 juta, ada yg miris di proyek ini, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang bernama (ML) memungut biaya lagi dari petani yg gak jelas peruntukannya, solar warga tidak di bayar, gajih wakar Yg bernama (Ms) pun tidak di bayarkan, penerima manfaat juga tak merasakan manfaat dari kegiatan penimbunan jalan yg menghabiskan pagu anggaran yg besar menurut ukuran para petani kecil kampung Suaran.
"Dari hasil Monitoring Evaluasi Kegiatan yg di lakukan oleh BPD perpustakaan di RT3 dengan Pagu anggaran kurang lebih 874 juta dikerjakan secara bertahap mulai Tahap pertama di tahun 2021, Tahap ke dua di 2022 dan tahap ke tiga di 2023 (dengan alokasi pagu anggaran 293 juta), berdasarkan kesepakatan monev terakhir di kecamatan sambaliung kab berau pemerintahan kampung Suaran akan menyelesaikan 31 Desember 2023 namun faktanya belum selesai sampai sekarang, dan yang sangat di sayangkan ketika Monev diadakan bersama pihak kecamatan sambaliung, Kakam Suaran dan TPK tidak hadir pada forum penting tersebut, hanya di wakilkan oleh Staff kampung (YN) dan (RJ) ", terang Badan Permusyawaratan Desa Suaran.
" Terkait proyek Tribun Olahraga RT3 yang mana menurut kesepakan pada Monev terakhir juga selesai di 31 Desember 2023 dan dibangun selama 2 tahun, di mulai tahun 2022 - 2023 menghabiskan pagu anggaran sebesar kurang lebih 216 juta".
"Hal lain yang perlu disampaikan juga adalah motor roda dua kebutuhan dinas BPD. Yang menjadi catatan disini, dan tertuang di dalam LPJ tahun 2023 tentang biaya pemeliharaan motor. Menurut informasinya ada Silva sebesar 5 juta, kemudian ada kendaraan operasional untuk dinas anggota BPD yang "Tidak ditebus pembiayaan perbaikannya" dan pada akhirnya BPD yang sekarang ini tidak memiliki kendaraan operasional untuk melakukan tugasnya, sementara jarak dari rumah salah seorang anggota BPD menempuh perjalanan kurang lebih 2 - 3 km ke kantor desa suaran", keluhnya.
"Adapun yang terjadi pada pekerjaan proyek semenisasi Jalan Merdeka sepanjang 80 meter diperumahan PT BUMA yang menelan pagu Anggaran kurang lebih 200 juta, kemudian tidak ada RAB dan tidak diperlihatkan SPJ, Padahal semestinya BPD berhak mengetahui hal² tersebut", pengakuannya.
"Sempat kami mengintip sekilas SPJ Jalan Merdeka tersebut menggunakan Wiremesh sebanyak 5 roll, namun di lapangan hanya sebagian yg pasangi wiremesh, malah saat itu di bentangkan kawat ayam itupun setelah ada warga yang menegurnya, padahal jika dimaksimalkan dana yg masuk ke kampung Suaran di tahun 2023 sebesar kurang lebih 6 M 412 juta maka pembangunan di kampung Suaran bisa dimaksimalkan", sungguh sangat disayangkan.
"menurut hemat kami selaku BPD Suaran bahwa laporan LPJ 100% kenyataannya di lapangan bervariasi, ada yang tidak tuntas, volume tidak mencukupi bahkan kesannya ada proyek siluman atau fiktif", Pungkasnya.
