Lahat “Mati Suri”: LGI Sumsel Bongkar Skandal Macetnya Proyek Pembangunan, Belanja Modal Hanya 0,04%!
LAHAT, MA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan mengeluarkan kecaman keras terhadap potret buram tata kelola anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.
Hingga memasuki pertengahan April 2026, denyut nadi pembangunan fisik di Bumi Seganti Setungguan dinilai "mati suri" dan hanya menyisakan belanja rutin birokrasi.
Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP., membeberkan temuan investigasi yang menunjukkan disparitas (ketimpangan) yang memuakkan antara belanja pegawai dan belanja untuk rakyat.
"Sangat ironis! Pejabatnya rajin gajian dan operasional kantor jalan terus, tapi pembangunan untuk rakyat macet total. Data Postur APBD per hari ini menunjukkan Belanja Modal baru terserap 0,04%. Dari total Rp774,66 Miliar dana pembangunan, yang keluar baru Rp330 juta. Ini bukan sekadar lamban, ini adalah kegagalan manajerial yang fatal!"tegas Al Anshor dalam pernyataan resminya, Rabu (15/4).
Dapur Pembangunan Kosong Melompong, LGI Sumsel menyoroti kondisi portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lahat yang bersih dari daftar tender. Padahal, secara siklus anggaran, bulan April seharusnya menjadi puncak dimulainya pengerjaan fisik di lapangan.
"Kami sudah cek sistem, portal LPSE Lahat itu kosong melompong seperti tidak ada penghuninya. Tidak ada tender, tidak ada non-tender. Yang sibuk diproses hanya belanja 'e-katalog' untuk jasa supir, satpam, dan internet kantor. Artinya, Pemkab Lahat saat ini hanya sibuk mengurusi kenyamanan diri sendiri di dalam kantor, sementara jalan rusak dan infrastruktur publik di luar sana dibiarkan tanpa kepastian," cetusnya dengan nada bicara tajam.
Al Anshor mensinyalir adanya skema "disengaja" di balik keterlambatan massal ini. Menurutnya, pola menunda tender hingga pertengahan tahun adalah cara klasik yang sering membuka celah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Kalau tender baru tayang di semester kedua, maka pengerjaan fisik akan dilakukan secara 'kejar tayang' di akhir tahun. Akibatnya apa? Kualitas proyek pasti abal-abal karena dikerjakan terburu-buru. Kami mencurigai adanya upaya pengondisian paket proyek di balik keterlambatan ini," ungkapnya.
LGI Sumsel mendesak Bupati Lahat untuk segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran Kepala OPD, khususnya Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan UKPBJ Lahat, yang dianggap tidak becus menjalankan serapan anggaran.
"Rakyat Lahat membayar pajak bukan untuk membiayai birokrasi yang malas bekerja!" pungkas Al Anshor. (Red)
