HONOR RT PALEMBANG DICICIL 2 BULAN, Sejalan Dengan Kenaikan Tipis Belanja Daerah 1,22%
 |
| Ilustrasi Gambar (.ai) |
PALEMBANG, MA – Setelah hampir empat bulan menanti, Pemerintah Kota Palembang akhirnya mulai mencicil pembayaran honorarium bagi ribuan Ketua RT dan RW. Pencairan parsial ini, yang hanya mencakup insentif Juli dan Agustus, terkonfirmasi sejalan dengan data terbaru Dari DJPK Kementerian Keuangan RI, yang menunjukkan adanya pergerakan kecil pada realisasi belanja daerah.
Data APBD menunjukkan, secara total, Belanja Daerah Palembang naik dari 58.63% pada 20 Oktober menjadi 59.85% pada 26 Oktober, atau hanya naik 1.22% dalam enam hari. Kenaikan ini didominasi oleh Belanja Pegawai, namun di dalamnya juga mencakup pencairan honor RT/RW.
Kenaikan total belanja yang sedikit ini membuktikan dua hal krusial, Pencairan Parsial Terbukti, Pos Belanja Barang dan Jasa (yang menaungi honor RT) hanya naik 0.12% (Rp1,98 Miliar) dalam periode tersebut.
Kenaikan yang sangat kecil ini memvalidasi informasi bahwa pembayaran honor Rp10,12 Miliar untuk dua bulan (Juli-Agustus) hanya masuk di sistem secara parsial, dan baru diterima oleh sebagian RT dari beberapa kecamatan.
Honorarium untuk bulan September dan Oktober—sekitar Rp10,12 Miliar—kini menjadi "utang" baru Pemkot kepada 4.154 Ketua RT dan 908 Ketua RW.
Meskipun Kepala BPKAD Ahmad Nasir telah menepati janji untuk memulai pembayaran, laju pembayaran yang dicicil dan tidak merata ini menunjukkan bahwa kecepatan birokrasi Palembang masih rendah.
Sisa dua bulan honor yang tertunda kini menjadi ujian nyata bagi pemerintah kota Palembang untuk membuktikan kemampuan administrasi mereka di sisa waktu anggaran yang semakin sempit. (Red)
