Akhir Tahun Anggaran, LGI Sumsel Ultimatum Kontraktor se-Sumsel: Stop Pengerjaan "Ugal-ugalan" yang Abaikan Mutu!

Ketua LGI Sumsel Al Anshor

PALEMBANG, MA – Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP, mengeluarkan peringatan keras (warning) kepada seluruh penyedia jasa konstruksi dan dinas terkait di wilayah Sumatera Selatan.

Al Anshor menyoroti fenomena pengerjaan proyek infrastruktur yang terkesan dipaksakan, kejar target fisik, dan "Asal Jadi" demi mengejar tenggat waktu pencairan anggaran di penghujung Desember ini.

Dalam keterangan resminya, Al Anshor menegaskan bahwa pantauan LGI Sumsel saat ini tidak hanya terfokus pada proyek-proyek berskala besar di Kota Palembang saja, melainkan menyasar seluruh pekerjaan fisik yang didanai APBD Provinsi maupun APBN di 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

"Mata kami tidak hanya tertuju pada Palembang. LGI memantau pergerakan proyek jalan, jembatan, dan bangunan gedung dari OKU Raya, Musi Raya, hingga kawasan perairan. Kami ingatkan para kontraktor: Jangan bekerja secara ugal-ugalan. Jangan mentang-mentang waktu mepet, prosedur teknis ditabrak semua," tegas Al Anshor, Sabtu (13/12/2025).

Tokoh aktivis Sumsel ini menilai, periode kritis di pertengahan Desember sering dimanfaatkan oknum kontraktor untuk bekerja dengan sistem "kebut semalam" tanpa mempedulikan kualitas. Hal ini diperparah dengan kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi yang merata di wilayah Sumsel.

"Kami banyak menerima laporan dan temuan di lapangan. Ada pengaspalan jalan poros di daerah yang dihajar saat hujan, ada pengecoran beton yang belum cukup umur tapi sudah dibuka, hingga pembangunan gedung pemerintah yang finishing-nya amburadul. Ini jelas merugikan keuangan negara. Rakyat Sumsel butuh kualitas, bukan sekadar laporan kertas selesai 100 persen," ujarnya dengan nada tinggi.

Al Anshor secara khusus mendesak para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Konsultan Pengawas di lingkungan Pemprov Sumsel maupun Pemkab/Pemkot untuk tidak "main mata" dalam proses Serah Terima Sementara Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

"Pengawas jangan mandul. Jika pekerjaan di lapangan faktanya berantakan dan tidak sesuai spesifikasi (Spek), jangan ditandatangani. Tolak! Biarkan menjadi SiLPA atau denda, daripada diterima tapi hasilnya prematur dan hancur dalam hitungan bulan," tambah Ketua LGI Sumsel ini.

Sebagai bentuk keseriusan, Al Anshor menegaskan LGI Sumsel akan menginventarisir proyek-proyek bermasalah di seluruh pelosok Sumsel pada akhir tahun ini.

"Ingat, LGI ada di mana-mana. Jika kami temukan bukti pengurangan volume atau manipulasi mutu beton dan aspal demi mengejar deadline akhir tahun, kami pastikan akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum, baik ke Kejaksaan Tinggi maupun Polda Sumsel. Kami tidak main-main soal uang rakyat," tutup Al Anshor. (Red)