LGI Sumsel Soroti RKPD 2026, Dishub Palembang Tembus Rp 261 Miliar, Lampaui Sektor Lingkungan dan Perkimtan
 |
| Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP, (Foto.ist) |
PALEMBANG, MA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan tengah mendalami Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun 2026. Salah satu poin yang menjadi sorotan utama lembaga ini adalah besaran Pagu Indikatif pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang yang tercatat mencapai angka signifikan.
Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, Dishub Kota Palembang diproyeksikan menerima anggaran sebesar Rp 261.018.833.957 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Rupiah).
"Kami mencermati postur anggaran dalam RKPD 2026 ini. Angka Rp 261 Miliar untuk Dishub ini cukup menyita perhatian karena nilainya tergolong besar jika dikomparasikan dengan beberapa dinas teknis lainnya yang juga memiliki beban kerja vital bagi masyarakat," ujar Al Anshor dalam keterangannya, Selasa (30/12).
LGI Sumsel membandingkan alokasi tersebut dengan dua sektor krusial lainnya, yakni sektor Lingkungan Hidup dan sektor Perumahan (Pembangunan Permukiman).
Berdasarkan data RKPD 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan kebersihan kota tercatat mendapatkan pagu sebesar Rp 136.273.714.475.
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) yang mengurusi pembangunan perumahan dan penataan kawasan kumuh mendapatkan alokasi sebesar Rp 164.861.440.023.
"Jika kita sandingkan datanya, anggaran Dishub (Rp 261 Miliar) ini hampir dua kali lipat dari anggaran Dinas Lingkungan Hidup (Rp 136 Miliar). Bahkan, angkanya juga terpaut cukup jauh di atas Dinas Perkimtan yang berada di angka Rp 164 Miliar," jelas Al Anshor.
Menyikapi data tersebut, Al Anshor menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam penanganan kemacetan dan tata kelola perhubungan di Palembang.
"LGI Sumsel tidak dalam posisi menolak, namun kami mengingatkan agar perencanaan anggaran ini benar-benar berbasis kinerja (performance-based budget). Masyarakat tentu berharap dengan anggaran sebesar itu, persoalan lalu lintas dan jalan gelap bisa tertangani lebih baik dibandingkan persoalan sampah atau permukiman yang anggarannya justru lebih kecil," tambahnya.
LGI Sumsel memastikan akan terus memantau proses anggaran ini, guna memastikan alokasi dana publik tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan prioritas Kota Palembang. (Red)
