Catatan Merah Menuju Satu Tahun Robby Nina: Konsolidasi Cipayung Salatiga 2026
Salatiga|MediaAdvokasi.id-Konsolidasi Cipayung Salatiga digelar di Jalan Merdeka Selatan, mulai pukul 20.30 hingga 00.00 WIB.Kamis (8/1/2026). Puluhan mahasiswa berkumpul untuk memberikan catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Robby Nina di Salatiga. Acara ini dimulai dengan pembahasan yang dipimpin oleh Debby Pratama, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Salatiga periode 2025-2026. Ia menegaskan bahwa Cipayung Salatiga pada periode ini berkomitmen untuk mengawal pemerintahan daerah, baik melalui audiensi ataupun dengan penyampaian secara terbuka, kita sudah awali bersama mengikuti audiensi dengan Pansus TPA dan TWR DPRD Salatiga, maupun menyuarakan masalah-masalah yang terabaikan oleh pemerintah.
Pemantik pertama disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Salatiga, Muhamad Saiful Anwar, yang dengan tegas mengkritik kepemimpinan Wali Kota Robby yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan politis dibandingkan kepentingan masyarakat. Beberapa polemik besar yang diangkat bermula dari yang sempat mencuat permasalahan wacana relokasi Pasar Pagi, yang dianggap tidak memperhatikan kesejahteraan pedagang kecil; keberadaan peternakan anjing yang mengganggu kenyamanan warga tanpa ada langkah perbaikan; serta kebijakan manajemen pegawai yang tidak efektif. Lebih parah lagi, mangkraknya proyek pariwisata dan ketidakjelasan penyelesaian masalah TPA Ngronggo menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pembangunan kota.
Selain itu, kabar mengenai sewa mobil dinas Wali Kota yang fantastis di tengah maraknya wacana efisiensi anggaran menambah daftar panjang kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada rakyat. "Di tengah krisis ekonomi dan tuntutan efisiensi, seharusnya pemerintah daerah memberikan contoh yang lebih baik," ujar Saiful. Ini adalah catatan merah yang harus segera menjadi bahan evaluasi.
Lebih lanjut, kepala Disbudpar Salatiga juga menjadi sasaran kritik. Penilaian terhadap pengelolaan fasilitas wisata yang buruk serta lambannya progres pembangunan Taman Wisata Religi membuat banyak pihak merasa kecewa. Begitu juga dengan Direktur PDAM Salatiga, meski didatangkan dari luar daerah, tak menunjukkan kemajuan signifikan. Di sisi lain, penarikan retribusi yang semakin mencekik rakyat, tanpa ada kontribusi signifikan bagi masyarakat, menambah beban yang tak seharusnya.
Ketua IMM Cabang Salatiga, Haikal Al Fikri, mengangkat isu sampah yang hingga kini belum mendapatkan penanganan yang efektif. Meski IMM telah melakukan riset dan mengusulkan solusi, respons dari pemerintah tetap tidak memadai. "Warga banyak yang mengeluh soal Perwali yang diberlakukan, terutama terkait retribusi sampah yang memberatkan pedagang pasar. TPS juga banyak yang tak dilengkapi fasilitas pendukung untuk memilah sampah," ujarnya. Haikal juga mempertanyakan program "Tarian Badi" sebagai alternatif untuk meningkatkan kesadaran swasembada dalam pengelolaan lingkungan.
Ketua PC PMII Salatiga M. Khusni Nabil Murod, dalam paparannya, mengingatkan bahwa buruknya komunikasi antara Walikota dan masyarakat adalah akar dari sebagian besar permasalahan yang ada. "Komunikasi yang buruk ini justru memperburuk citra pemerintah di mata rakyat," tegasnya. Ia juga menyoroti ketidakmaksimalan dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah kota Salatiga, yang perlu ditingkatkan agar lebih transparan dan bertanggung jawab.
Ketua GMNI Salatiga, Wisnu Kuncoro, menyatakan dengan jelas bahwa persoalan yang disorot bukanlah masalah baru dan telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penyelesaian yang tuntas. Wisnu dengan lantang menekankan pentingnya gerakan mahasiswa Cipayung di Salatiga untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal pemerintah. "Ini bukan sekadar soal kritik kosong, tetapi tentang gerakan nyata untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pemerintah yang sudah lama berjalan tanpa perubahan signifikan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada riset atau kajian serius terkait pembangunan kota, seperti halnya pada masalah Taman Wisata Religi dan TPA Ngronggo, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan dan pengelolaannya.
Ketua KAMMI Salatiga juga mengangkat masalah mengenai bar VIP yang tidak kunjung terselesaikan dan penghapusan insentif bagi guru yang dinilai merugikan pendidikan di Salatiga. Memo Gunawan, seorang mahasiswa, menyoroti masalah lingkungan dengan ketidakcukupannya ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan warga. "Kebutuhan akan ruang terbuka hijau sangat mendesak, terutama di area yang padat penduduk," ujarnya.
Sementara itu, Riki, mahasiswa salatiga, mengkritik angka kecelakaan yang tinggi di Jalan Lingkar Salatiga, yang sering memakan korban. "Jalan ini bukan hanya melewati kawasan padat, tetapi juga merupakan jalur vital yang sering kali memakan korban karena minimnya perhatian terhadap infrastruktur keselamatan," katanya. Ia juga mengeluhkan ketidakstabilan kebijakan pemerintah mengenai perubahan hari sekolah yang kerap membingungkan masyarakat dan berdampak pada siswa.
Konsolidasi Cipayung Salatiga ini menegaskan bahwa sudah saatnya Pemerintah Kota Salatiga melakukan evaluasi serius terhadap kepemimpinan Robby Nina yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengabaikan berbagai masalah struktural yang sudah berlarut-larut, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan anggaran yang buruk, serta infrastruktur yang tidak memadai, pemerintahan saat ini menunjukkan kegagalannya dalam menjalankan amanah yang diberikan.
Gerakan mahasiswa Cipayung Salatiga harus menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak terus mengabaikan tuntutan rakyat. Kini, saatnya untuk bergerak lebih tegas, bukan hanya sekadar mengkritik, tetapi juga mendorong perubahan yang nyata demi masa depan Salatiga yang lebih baik dan berkelanjutan.
(*)
