Fantastis! Bappeda Palembang Anggarkan Rp 151 Juta Cuma Buat 'Wangi-wangian', LGI Sumsel: Ini Pemborosan Berkedok Sewa!

Gambar Ilustrasi

PALEMBANG, MA – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan kembali membongkar dugaan inefisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), ditemukan alokasi anggaran yang dinilai tidak wajar untuk Tahun Anggaran 2026, yakni paket "Belanja Sewa Alat Pengharum Ruangan" dengan pagu mencapai Rp 151.200.000,-.

Ketua DPW LGI Sumsel, Al Anshor, S.H., C.MSP, menilai pengadaan ini sebagai bentuk hedonisme birokrasi yang melukai rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, menghabiskan uang rakyat ratusan juta rupiah hanya untuk menyewa pengharum ruangan dan kelengkapan toilet adalah tindakan yang sangat tidak peka terhadap prioritas pembangunan.

"Ini angka yang fantastis dan tidak masuk akal. Jika kita bedah, artinya negara mengeluarkan uang Rp 12,6 Juta setiap bulannya hanya agar kantor Bappeda wangi. Pertanyaannya, seberapa urgen aroma ruangan ini dibanding program kerakyatan lainnya? Ini pemborosan yang nyata," tegas Al Anshor dalam keterangan persnya, (06/01).

Lebih lanjut, Al Anshor menyoroti kejanggalan dalam metode pengadaan yang menggunakan sistem "Sewa" untuk item yang seharusnya bisa menjadi aset. Dalam uraian pekerjaan, terdapat item Handdryer (pengering tangan) yang dimasukkan dalam paket sewa bulanan.

"Logika anggarannya dimana? Handdryer itu barang elektronik, aset. Kenapa harus disewa terus-menerus? Harga beli Handdryer kualitas terbaik itu hanya 2 sampai 3 juta rupiah dan bisa dipakai bertahun-tahun. Kalau disewa dalam paket ratusan juta, ini jelas membebani APBD jangka panjang. Jangan sampai ada modus 'langganan abadi' yang menguntungkan vendor tertentu tapi merugikan keuangan daerah," kritiknya tajam.

Data menunjukkan paket tersebut mencakup 43 titik pemasangan, terdiri dari Washroom Hygiene, Unispay (30 set), dan Diffuser. LGI menilai jumlah volume ini berlebihan (overspec) untuk ukuran kantor dinas.

"Kami mendesak Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang untuk segera mengevaluasi dan mencoret anggaran ini. Jangan biarkan anggaran perencanaan pembangunan justru habis untuk hal-hal konsumtif yang tidak substansial. Bappeda harusnya menjadi contoh efisiensi perencanaan, bukan justru memberi contoh pemborosan," tambah Al Anshor.

LGI Sumsel memperingatkan bahwa pihaknya akan terus memantau realisasi anggaran ini. Jika tetap dipaksakan berjalan tanpa rasionalisasi yang jelas, LGI tidak segan untuk melaporkan dugaan ketidakwajaran harga ini kepada aparat penegak hukum.

"Ingat, uang APBD itu uang rakyat, bukan uang nenek moyang pejabat. Gunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan hidung para pejabat," tutup Al Anshor tegas. (RED)