LGI Sumsel Soroti Jasa Kebersihan Rp 3,9 Miliar Setda Ogan Ilir: Desak Transparansi Personel
OGAN ILIR, MA – Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan, Al Anshor, S.H., C.MSP., angkat bicara terkait realisasi kontrak Belanja Jasa Tenaga Kebersihan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2026.
Data terbaru menunjukkan paket tersebut kini berstatus On Process (telah terkontrak) melalui metode E-Purchasing dengan nilai mencapai Rp 3.983.400.000. Proyek ini dimenangkan oleh penyedia jasa MANDIRI TATA GRAHA.
Al Anshor, menilai adanya potensi inefisiensi anggaran yang cukup besar jika merujuk pada ruang lingkup kerja dan standar upah yang berlaku.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 sebesar Rp 4.074.869, LGI Sumsel melakukan kalkulasi teknis terhadap nilai kontrak Rp 3,9 miliar tersebut.
"Jika kita hitung komponen gaji sesuai UMSP, ditambah iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PPN 11%, serta management fee bagi vendor, maka biaya per satu orang personel diperkirakan mencapai Rp 5,2 juta hingga Rp 5,5 juta per bulan. Artinya, kontrak ini mengasumsikan adanya pemakaian 60 hingga 70 orang tenaga kebersihan," jelas Al Anshor.
Persoalannya, lanjut Al Anshor, terdapat informasi kuat bahwa hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Ogan Ilir juga menganggarkan jasa kebersihan secara mandiri.
"Jika masing-masing kantor dinas sudah punya petugas kebersihan sendiri, lalu 70 orang personel di bawah Bagian Umum ini ditempatkan di mana? Apakah hanya untuk membersihkan gedung Setda dan Rumah Dinas saja? Jika benar demikian, maka ini adalah pemborosan luar biasa (overstaffing)," tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, LSM Laskar Garuda Indonesia mendesak Bagian Umum Setda Ogan Ilir dan vendor Mandiri Tata Graha untuk transparan mengenai dua hal mendasar.
Pertama Daftar Personel (By Name By Address), untuk memastikan tidak ada "pekerja fiktif" atau pengurangan jumlah personel di lapangan demi keuntungan pribadi vendor.
Peta Plotting Area Kerja, dengan menjelaskan secara rinci batas wilayah kerja ke-70 personel tersebut guna menghindari tumpang tindih (overlapping) lokasi pekerjaan.
"Kami tidak ingin anggaran daerah habis hanya untuk membayar kuota personel yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. LGI Sumsel mengajak masyarakat Ogan Ilir untuk bersama mengawasi anggaran ini, jangan sampai ada indikasi kerugian negara akibat penggelembungan personel," pungkas Al Anshor. (Red)
